PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Banyak persoalan terus berlarut-larut dan tidak terselesaikan, seperti masalah terminal bayangan, parkir yang semrawut, parkir illegal semakin marak, pungutan parkir diluar aturan, masalah transmetro yang tak kunjung mampu melayani masyarakat dengan baik, karena jumlah bus transmetro sebelumnya banyak namun kini tinggal beberapa yang bisa melayani masyarakat, dan waktu tunggunya lama.

Ditambah lagi belum lama ini dua pengemudi bus Transmetro Pekanbaru terjaring razia simpatik kepolisian karena sembarangan parkir hingga memakan badan jalan dan membuat macet di jalan Jendral Sudirman, tepatnya halte depan Ramayana, peristiwa ini sangat membuat malu.

Jelas DPRD Kota Pekanbaru risih dan menganggap kinerja Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dijabat oleh Aripin Harahap tidak pernah selesai. Pasalnya tidak ada satu permasalahan yang di selesaikan nya. 

Menanggapi persoalan ini anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Kudus Kurniawan mengaku memang mulai pengawasan dan penertiban tidak ada yang selesai. Salah satunya terhadap kendaraan bertonase besar masuk kota dan membuat kotor jalan pun tidak mampu diselesaikan. 

" Koordinasi lintas instansi dinilai tak jalan sesuai harapan, pedestrian jadi tempat jualan PKL, dan banyak lagi persoalan Dishub yang dibiarkan berkembang tanpa ada penertiban secara simultan," katanya saat di konfirmasi Selasa (7/3)

Kudus menjelaskan semestinya seorang Kepala Dinas Perhubungan harus jeli dan mampu memenej anggotanya atau bawahannya mulai dari Kabid, Kasi, Ka UPTD dan staf untuk bisa lebih maksimal dalam menjalankan amanah sesuai Tupoksi. Dan di-support semua kegiatannya menuju kota yang tertib dan berdaya saing.

"Jadi kalau tidak mampu, dan kondisi kota malah makin kacau, sebaiknya dievaluasi dan dicopot saja," tegas Kudus.

Sebagai seorang kepala di Organisasai Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya itu, lanjut Kudus, harusnya Kadishub menguasai lapangan dan harus punya kemampuan manajerial yang baik.

"Pimpinan OPD itu harus mempunyai kemampuan menguasai lapangan, dan harus mampu memenej anggotanya bekerja sesuai tupoksi, bukan hanya jadi simbol saja di OPD yang dipimpinnya, dan harus peduli," pinta Kudus lagi.

Oleh karena itu, Kudus minta kepada Walikota untuk mengevaluasi kinerja Kadishub Aripin Harahap. "Ini tentu menjadi tanggungjawab Kepala Daerah (Walikota, red), dampak dari ketidakbecusan mempimpin OPD itu ya ke Wako," ungkapnya.

Artinya, kata Kudus, orang yang dijadikan atau ditunjuk untuk menjadi pembantunya dalam menjalankan tugas, Pemerintahan itu harus orang-orang yang berkompeten, bukan asal tunjuk saja.

"Sehingga begini kejadiannya, kota makin semrawut dan tetap saja semrawut, tidak ada kebijakannya yang bisa membuat kota menjadi tertib, buktinya banyak," tambahnya lagi.

Banyak keluhan masyarakat, dan semua hanya dianggap sepele, dan didiamkan saja. "Sejauh ini kita tidak ada melihat kelebihan dari Kadishub sekarang dengan Kadishub sebelumnya," tuturnya.

"Oleh karena itu, agar tidak menjadi persepsi miring terhadap kepala daerah, diminta segera bersikap," pungkas Kudus.

Dikonfirmasi, Kepala Dishub Aripin Harahap mengenai dirinya yang disarankan untuk dievaluasi dan dicopot karena tidak becus bekerja, masih belum mendapat jawaban, karena nomor handphone yang dihubungi aktif, tapi tidak diangkat. Persoalan enggan menjawab telephone ini juga kendala untuk koordinasi dengannya.

Seperti pengakuan seorang pejabat di Pemko yang tidak mau disebutkan namanya mengaku juga sulit menghubungi kepala dinas yang satu ini.

"Jangankan wartawan, saya pimpinannya saja payah menghubunginya," kata pejabat teras yang minta namanya tidak disebut.(Eza)