PEKANBARU(POROSRIAU.COM) - Anggota Komisi VIII DPR RI, Desy Ratnasari meminta panti-panti yang dikeloka oleh swasta untuk dievaluasi dan diteliti lebih banyak oleh dinas sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar tidak ada lagi kejadian seperti meninggalnya balita di Panti Asuhan Tunas Bangsa Pekanbaru.

"Dalam pendirian panti sosial dan panti lainnya dinsos provinsi dan kota harus lebih banyak meneliti dan evaluasi yang dikelola swasta, apa benar pelaksanaannya," kata Desy ketika komisinya mendatangi Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Kamis.

Menurutnya harus dilakukan evaluasi berkala sehingga kejadian seperti kasus panti tunas bangsa tak terjadi lagi. Hal ini, kata dia, telah menjadi catatan DPR ketika rapat kerja dengan Mensos dan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana.

"Disampaikan agar ditertibkan administrasi pendirian yayasan panti yang akan dioperasionalkan swasta. Tapi agak susah juga karena kalau swasta susah tidak jadi ranah mentri sosial," ungkapnya.

Kementrian sosial, lanjutnya, hanya bisa membantu yang terlantar untuk dipelihara pemerintah. Meski begitu, dari nalurinya sebagai seorang perempuan dan ibu, pasti akan tersentuh jika melihat ada korban sampai meninggal karena ditelantarkan.

"Insya Allah dalam penyidikan Yayasan Tunas Bangsa ini bisa cepat diselesaikan kasusnya sehingga didapatkan kepastian hukum," tambahnya yang juga dikenal sebagai artis ini.

Komisi VIII DPR mendatangi Polresta Pekanbaru untuk memperoleh keterangan yentang meninggalnya balita 1,5 tahun M. Zikli diduga akibat kekerasan. Saat ini perkembangan kasus penganiayaan anak asuh tersebut masih tahap penyidikan dan telah ditetapkan pemilik oanti asuhan, Lili Nurhayati (49) sebagai tersangka.

Disamping memiliki panti asuhan anak, ternyata  tersangka juga punya panti jompo, lanjut usia, dan orang gila di tiga tempat berbeda. Diketahui ternyata panti-panti itu telah lama habis izinnya dan saat ini para penghuninya dievakuasi ke Dinas Sosial Provinsi Riau dan Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru.(Antara)