PEKANBARU(POROSRIAU.COM) - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau meminta gubernur selaku pemegang saham pengendali agar mengevaluasi atau bahkan mengganti para pejabat BUMD yang tidak efisien termasuk plesiran ke luar negeri.

"Pemda memiliki kewenangan untuk menegur atau bahkan mengganti pejabat BUMD yang tidak menerapkan efisiensi dalam tugas-tugasnya, termasuk sering plesiran ke luar negeri," kata Koordinator FITRA Riau, Usman kepada pers di Pekanbaru, Jumat (7/4/2017).

Kata dia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seharusnya memberikan kontribusi bagi daerah dengan menyumpang kas daerah saat kondisi devisit seperti saat ini.

Maka, lanjut dia, dibutuhkan pengawasan, termasuk membuat aturan yang ketat, seluruh BUMD harus melaksanakan efisiensi yang transparan sehingga mendatangkan keuntungan bagi kas daerah.

"Namun jika itu tidak dilakukan, termasuk jika memang ada direksi yang justru melakukan pemborosan dengan kerap plesiran ke luar negeri yang dievaluasi atau diganti," katanya.

Kata Usman, memang, jika ke luar negeru untuk pengembangan bisnis mungkin bisa dipertimbangkan, namun jika hanya sebatas plesiran, maka ini bisa dievaluasi pejabatnya.

Kata dia, jika ke luar negeri namun hasilnya tidak ada bagi perusahaan tentu akan sangat merugikan dan menjadi beban keuangan perusahaan yang pada akhirnya mengurangi laba atau pendapatan bagi daerah.

"Yang begitu-begituan harus dievaluasi, jangan menabur garam di tengah laut, sehingga bisa terukur dan menopang pembangunan daerah," katanya.

Coba dilihat, berapa banyak BUMD yang ada di Riau saat ini, semuanya hampir kolap, gak jelas, contohnya Riau Airlines yang sudah benar-benar kolap.

Barapa anggaran yang sudah dihabiskan untuk RAL, berapa ratus miliar rupiah, namun hasilnya justru 'nol'

Kata Usman, termasuk PT PER dan lainnya, untuk perbankan yang buruk saat ini masih kredit macet yang luar biasa.

"Tapi Bank Riau secara casing masih tampak baik, dalamnya kita belum tahu. Pemda layakanya masuk ke dalam managemen dan mengamatinya, jika ada potensi yang merusak, sebaiknya dievaluasi agar jangan kebobolan lagi seperti kasus RAL," katanya.

Kata Usman, tidak ada salahnya Gubernur Riau sebagai pemegang saham pengendali melakukan pendalaman atas managemen BRK, karena BUMD ini potensial untuk mengurangi beban pemerintah saat ini, bukan sebaliknya.

"Ini penting untuk mengantisipasi jangan sampai kebobolan lagi seperti kasus RAL," katanya mengakhiri. (*/MC Riau)