Minggu, 19 April 2026
  • Home
  • PEKANBARU
  • Komisi III Minta Aparat Tindaklanjuti Peredaran Vaksin Palsu
Selasa, 09 Agustus 2016 00:18:00

Komisi III Minta Aparat Tindaklanjuti Peredaran Vaksin Palsu

Selasa, 09 Agustus 2016 00:18:00
BAGIKAN:
Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri

PEKANBARU(POROSRIAU.com) - Menindaklanjuti hasil temuan Polresta Pekanbaru dan BPPOM yang menangkap dua pelaku penyebar vaksin palsu tentu meresahkan warga Pekanbaru saat ini dan membuat DPRD Pekanbaru minta persoalan vaksin palsu ini segera ditangani dan di tindaklanjuti secara cepat.

Hal ini disampaikan langsung oleh anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri, meminta aparat terkait dalam hal ini kepolisian, Dinas Kesehatan dan BP POM agar menindaklanjuti temuan peredaran vaksin palsu ini, Aidil meminta segera tarik vaksin tersebut dari peredaran khususnya Kota Pekanbaru.

"Kita segera panggil Diskes dan BP POM untuk melakukan hearing terkait tersebarnya vaksin palsu, Ini harus segera di cegah dan diatasi segera," tegas Aidil Amri.

Aidil mengaku hingga saat ini dirinya hanya mengetahui persoalan vaksin palsu yang beredar di Pekanbaru dari media saja, "Jelas kaget karena selama ini kita tidak tahu dan ternyata di Pekanbaru sudah beredar vaksin palsu," jelasnya.

Aidil juga mempertanyakan kinerja Diskes dan BP POM, kenapa vaksin palsu itu bisa beredar di Pekanbaru.

"Ini persoalan masyarakat, harus ditangani cepat dan kita utamakan, Vaksin palsu ini sudah meresahkan dan harus cepat ditangani," pinta Aidil singkat.

Editor: Risma

Sumber: rec

  Berita Terkait
  • Kompolnas Kompak Diam Sikapi Maraknya Aktivitas Perjudian di Dumai

    7 bulan lalu

    Meskipun Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo bersikap tegas memerintahkan untuk menindak tegas aktivitas perjudian,namun arahan tak sejalan dengan kondisi di lapangan. Dugaan kuat proses pembiaran oleh APH dan lembaga

  • Jika Langgar Aturan, Wabup Tak Segan Copot Jabatan Pegawai

    10 tahun lalu

    MERANTI (PR) - Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H. Said Hasyim serius melihat dan mengamati prilaku pegawai dilingkungan Pemkab. Meranti, dirinya tak ingin kerusuhan di Meranti yang terjadi baru-baru ini terulang, dan ditakutkan kerusuhan justru t

  • 14 Rumah Sakit di Rohil, Bebas Vaksin Palsu

    10 tahun lalu

    Bupati H. Suyatno, A.Mp memastikan sebanyak 14 rumah sakit pemerintah dan swasta yang ada di Kabupaten Rokan Hilir bebas dari peredaran vaksin palsu. Hal itu merujuk dari laporan pemilik rumah sakit, Ketua IDI, Ketua IBI dan Diskes serta hasil uji laborat

  • Komisi III DPR RI Diduga Interpensi Kasus Kepemilikan Tanah Senilai Rp600 Juta

    8 tahun lalu

    Kasus jual-beli lahan seluas 6.987,5 meter persegi milik Yusni Tanjung (81), pemilik lahan dan juga mantan lurah atau Kepala Desa Lembah Sari, Rumbai, Pekanbaru tampaknya memasuki babak baru. Pasalnya lahan ini tampaknya terus di sengketakan oleh pihak ya

  • Virus Corona: Antara 600.000 hingga 700.000 'Berisiko Terpapar', Pemerintah Indonesia Lakukan Rapid Test

    6 tahun lalu

    Tepat tiga pekan setelah Indonesia mengonfirmasi kasus pertama virus yang punya nama resmi Covid-19 tersebut, pemerintah memulai tes massal.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2026 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.