PEKANBARU(POROSRIAU.COM) - Untuk mengantisipasi terjadinya pungutan liar (Pungli), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru meminta masyarakat untuk melaporkan ke dinas terkait jika menemukan adanya oknum petugas parkir yang tidak memberikan karcis saat melakukan pengutipan.

Demikian disampaikan Kepala Dishubkominfo Pekanbaru,  Arifin Harahap kepada wartawan. "Begitu juga dengan parkir di tepi jalan, itu ada aturannya," ungkap Arifin menegaskan.

Ia mengatakan secara resmi pihaknya telah menerbitkan karcis parkir sesuai Perda, sebagai dasar pengutipan. "Jadi jangan mau membayar sejumlah uang untuk parkir, karena setorannya bukan ke kas daerah," ujarnya.

Ini juga menjadi penyebab kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.  "Makanya kami secara bertahap sudah mulai menata beberapa kawasan dan mendata lahan parkir resmi," ungkapnya.   

Sebelumnya diberitakan sekitar 450 paket atribut telah dibagikan kepada Juru Parkir (Jukir) mandiri di wilayah Pekanbaru. "Paketnya ada seragam, pluit dan Kartu Tanda Pengenal (KTA)," kata Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah Parkir Dishubkominfo Pekanbaru Bambang Armanto di Pekanbaru, Senin ( 24/10) lalu.  

Bambang Armanto menjelaskan, tujuan pemberian atribut untuk mendata dan memperjelas identitas parkir resmi di wilayah setempat. "Kalau yang pengelolaannya dipihak ketigakan sudah jelas kerjasamanya, sekarang yang diluar itu," terangnya.   

Jumlah tersebut katanya sesuai kemampuan anggaran tahun 2016. Menurut Bambang, Dishubkominfo Pekanbaru akan terus membantu kelengkapan atribut jukir. 

Dengan terdatanya para pengelola ini, maka diharapkan pada akhirnya terjadi ketertipan dalam kawasan parkir, selain menekan kebocoran penerimaan pajak dari sektor tersebut. "Data yang ada pada kami saat ini sekitar 700 an Jukir terdapat di Pekanbaru," ungkapnya.(fir)