PINGGIR(POROSRIAU.COM) - Adanya ketentuan atau aturan bagi kendaraan operasional perusahan dengan skala Peseroan Terbatas (PT) dalam beroprasi diwajibkan menggunakan Bahan Bakan Minyak (BBM) industri/non suspsidi, sepertinya tidak dindahkan oleh perusahan-perusahan sub kontraktor PT Hutama Karya Infrastruktur (PT HKI).

Pasalnya, berdasarkan pantauan POROSRIAU.COM di lapangan baru-baru ini pada pengerjaan pembangunan jalan tol Pekanbaru- Dumai (Pekdum4) yang berlokasi di Kecamatan Pinggir, Bengkalis Riau. Hampir keseluruhan perusahaan Sub kontraktor (mitra kerja) PT HKI itu diduga menggunakan BBM bersupsidi untuk kendaraan operasional.

Terkait hal ini,  Sunario selaku SDM PT HKI  pekdum 4 di kecamatan Pinggir ketika dikonfirmasi POROSRIAU.COM beberapa hari lalu mengatakan. Pihak PT HKI sudah mengingatkan perusahaan Subkontraktor dari jauh-jauh hari untuk diwajibkan menggunakan BBM industri.

“ Sebelumnya kita sudah sampai untuk mengikuti ketentuan dan aturan yang berlaku, terutama dalam mengunakan BBM harus lah BBM industri. Hal ini sudah kita sudah sampaikan jauh sebelumnya,” terangnya.

Lanjutnya, bilamana ada subkon yang masih melanggar aturan dan ketentuan dalam mengunakan BBM ini dan itu terbukti, silahkan langsung dilaporkan ke pihak kepolisan.

“ Kalau pengunaan BBM Nonsupsidi oleh Subkon atau mitra kerja tidak ada kaitanya dengan kami (PT HKI, red),” imbuhnya.

Sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) yang telah menerbitkan aturan turunan dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku 1 September 2012. Aturan teknis tersebut juga bertajuk Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2012.

Dengan sanksi dalam beleid itu mengacu kepada pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Dengan sanksi, bila kendaraan operasional industri (perusahan) terbukti menggunakan BBM bersubsidi, maka izin usaha mereka bisa dicabut. Tak hanya itu, pemilik perusahaan pun bisa dikenakan hukuman pidana berupa enam tahun penjara atau denda sebesar Rp 60 miliar.(Ari)