SOLSEL(POROSRIAU.COM)--Inspektorat Solok Selatan (Solsel) memantau dan mengevaluasi pengelolaan Dana Desa (DD) ke semua pemerintahan nagari (pemnag) di kabupaten itu pada akhir tahun ini. Pemantauan itu dilakukan selama 15 hari, yang berakhir pada 27 Desember.

Salah seorang Inspektur Pembantu (Irban) di Inspektorat Solsel, Ahmad Jaya, mengatakan, pemantauan dan pengevaluasian DD itu dalam rangka pengecekan terakhir pemanfaatan dana desa. Hal itu merupakan tugas yang diberikan bupati kepada Inspektorat. Setelah pengecekan itu, Inspektorat melaporkan hasilnya kepada bupati. Dalam memantau dan mengevaluasi DD tersebut, pihaknya mengecek pembangunan di lapangan dan memeriksa administrasi di kantor wali nagari.

“Inspektorat sudah memantau dan mengevaluasi pemanfaatan Dana Desa di 39 nagari di Solok Selatan. Hasilnya, pemanfaatan Dana Desa di semua nagari bisa dikatakan bagus walaupun ada beberapa nagari yang pembangunan fisiknya belum sampai 100 persen. Rata-rata, pembangunan fisik tersebut mencapai 80 persen, dan mereka masih punya waktu untuk melanjutkan pengerjaan sampai 31 Desember. Namun, ada pembangunannya yang mencapai 100 persen, seperti di Nagari Talunan Maju, Kecamatan Sangir Balai Janggo,” ujar Ahmad di Sangir, Rabu (28/12).

Ia menambahkan, dalam pemantauan dan pengevaluasian itu, Inspektorat Solsel memiliki tiga irban. Ahmad merupakan salah satu irban yang ditugaskan memeriksa 10 nagari yang terdapat di Kecamatan Sungai Pagu, Pauh Duo, Sangir, dan Sangir Balai Janggo.

Sementara itu, Sekretaris Nagari Pemnag Talunan Maju, Hendrik Patriona, menuturkan, pihaknya memanfaatkan DD dengan melihat semua regulasi (aturan) tentang DD. Setelah itu, pihaknya memperhatikan kondisi lapangan yang merupakan sasaran pembangunan dari pemanfaatan DD. Untuk melakukan pembangunan, pihaknya melibatkan masyarakat sehingga pemanfaatan DD maksimal.

“Untuk kepala pekerja sebuah kegiatan, kami ambil dari pegawai wali nagari yang berdomisili di jorong tempat kegiatan itu dilaksanakan. Kami mengambil pegawai wali nagari itu karena dia mengerti aturan penggunaan DD sehingga pemanfaatannya tidak menyeleweng. Kami mengambil pegawai wali nagari yang berdomosili di jorong itu agar ia melaksanakan tugasnya dengan baik karena merasa bahwa pembangunan itu akan dirasakannya sendiri sebagai warga jorong bersangkutan,” tutur Hendrik.

Ia menambahkan, cara-cara seperti itu didapatkan pihaknya dari banyak hal, antara lain dari sosialisasi regulasi pengelolaan DD yang digelar oleh pemerintah daerah, belajar dari evaluasi penggunaan DD di nagari tersebut pada tahun sebelumnya, dan melihat kesalahan nagari lain dalam mengelola DD.(Humas)