SOLSEL(POROSRIAU.COM)--Ketua DPRD Solok Selatan, Sumatera Barat, Sidik Ilyas mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut terlibat mengawasi pembahasan APBD kabupaten itu yang hingga kini belum menemui kesepakatan dengan pemerintah setempat.

"Kita sangat mendukung KPK ikut mendampingi pembahasan APBD agar transparan dan keuangan Solok Selatan bersih dari korupsi," katanya saat dihubungi di Padang, Senin.

Ia menilai adanya pengawasan KPK juga akan mendukung program kepala daerah agar pelaksanaan anggaran pembangunan benar-benar tepat sasaran.

Bahkan seharusnya KPK sudah mulai ikut mendampingi APBD sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangkan.

Ia meyakini Solok Selatan akan lebih maju jika ada campur tangan KPK, karena semua proyek pembangunan akan lebih menekankan pada skala prioritas sesuai kebutuhan.

"Pendampingan dari KPK akan membuat APBD lebih bagus dan penggunaannya sesuai peruntukan seharusnya," kata dia, seperti dilansir Antara sumbar.

Terkait rencana pemerintah daerah yang akan mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) APBD, ia menilai hal itu tidak diperlukan, karena DPRD Solok Selatan sangat terbuka dalam pembahasan dan bisa ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

"Penetapan APBD itu merupakan hak legislasi jadi harus dengan Perda," ujarnya.

Ia menambahkan sekarang ini sedang dilakukan mediasi oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terkait APBD Solok Selatan yang masih belum disepakati.

"Yang penting ada pemerataan pembangunan kita pasti akan menyetujuinya," kata dia.

Mediasi oleh gubernur dilaksanakan pada Senin ini pukul 14.00 WIB antara Bupati, TAPD dan DPRD.

Sebelumnya Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria mengatakan keinginannya agar APBD Solok Selatan ditetapkan dengan Perda.

Akan tetapi kata dia, hal itu apabila tidak menemui kesepakatan maka pihaknya mempersiapkan Peraturan Bupati (Perbup).

"Kita mempersiapkan Perbup sebagai antisipasi apabila pembahasan masih tidak berhasil dilaksanakan," kata dia. ***