SIAK (POROSRRIAU.COM) - Ratusan buruh Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (F-SPTI) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Siak, menggelar unjuk rasa (aksi damai, red) di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Senin (31/10/2016) siang.

Tak puas atas jawaban yang diajukan dan disampaikan oleh pihak Disnakertrans Siak. Ratusan buruh SPSI itu bergerak menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan tujuan agar DPRD bisa mendengarkan dan memperjuangkan segala permasalahan yang saat ini tengah dihadapi oleh para serikat buruh yang ada di Kabupaten Siak.

Sesampainya di depan Gedung Kantor DPRD, ratusan buruh SPSI yang tergabung dari sejumlah kecamatan se-Kabupaten Siak itu, disambut baik oleh anggota Komisi II DPRD Siak Ariadi Tarigan, yang didampingi anggota DPRD lainnya yakni Ismail Amir dan Marudut Pakpahan.

Di depan Gedung Wakil Rakyat itu, Koordinator Lapangan (Koorlap) buruh SPSI yang bertindak selaku orator menyampaikan aspirasinya. Selama ini buruh SPSI di Kabupaten Siak merasa terzolimi oleh kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Siak. Sehingga mereka (massa buruh, red) mendesak agar Bupati Siak segera mencopot Kepala Disnakertrans Siak tersebut.

"Selama ini nasib buruh SPSI di Kabupaten Siak telah terzolimi oleh sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh Disnakertrans Siak, oleh sebab itu kami mendesak agar kiranya Bupati segera mencopot Kepala Disnakertrans Siak itu," papar Edo, Koorlap massa buruh SPSI.

Namun sayang, orasi yang disampaikan dan disuarakan oleh ratusan massa buruh SPSI itu tidak sempat disaksikan oleh Bupati Siak, karena Bupati telah keburu meninggalkan kantor DPRD, sehingga massa hanya bisa mengadukan prihalnya itu kepada sejumlah anggota dewan yang masih berada di Gedung DPRD Siak.

Atas apa yang disampaikan oleh ratusan buruh SPSI tersebut, salah satu anggota DPRD Siak Marudut Pakpahan menjelaskan. Bahwasanya segala permasalahan yang berkenaan dengan nasib buruh, harus bersama-sama dipikirkan dan diperjuangkan. Apalagi peran buruh di suatu Negara merupakan ujung tombak serta bagian dari penggerak roda pembangunan.

"Kami minta kepada teman-teman sekalian, kiranya ada perwakilan dari SPSI ini sekitar 10 atau 15 orang, untuk menyampaikan maksud dan tujuannya di dalam, dan yang lain harap tunggu di luar," kata Marudut Pakpahan, sembari mempersilahkan perwakilan buruh masuk ke dalam ruangan DPRD.

Pada spanduk yang dibawa oleh ratusan buruh SPSI itu, bertuliskan slogan pernyataan kekesalan dan kekecewaan mereka atas sikap PT GAS, yang selama ini dinilai merugikan posisi para buruh SPSI di Kabupaten Siak. Berikut pernyataan buruh SPSI yang ditulis di atas spanduk mereka:

1. Protes terhadap PT GAS, dan menolak bermitra dengan F-SPTI/SPSI.
2. Keputusan Forkompimda belum ada, PT GAS telah bermitra dengan F-SPTI/SPSI.
3. PT GAS belum menyelesaikan pembayaran upah/bongkar muat sepenuhnya, sebelum perselisihan terjadi dengan F-SPTI/SPSI. (Atok)