SIAK(POROSRIAU.COM) - Pihak Syahbandar membantah santernya pemberitaan  beberapa waktu lalu terkait pengambilan besi tua bangkai kapal yang ada di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, yang diduga melibatkan oknum Syahbandar kelas III. Pihak Syahbandar juga menegaskan, akan menindak oknum anggotanya jika terlibat aktifitas tersebut.

"Kalau komentar penghulu dimuat, kenapa pihak media tidak menghubungi pihak Syahbandar. Tulisan anda menyangkut institusi kami, makanya saya ingin bukti yang anda punya tentang informasi yang anda tulis," kata Andi Putra Penyidik Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sungai Pakning Satuan Wilayah Kerja Sungai Apit kepada Porosriau.com melalui saluran telefon genggamnya Minggu, (4/11/2018).

Andi juga mengaku, pihaknya selama ini tidak kenal dengan Raihan pengusaha dari Jakarta itu. Ia juga menjelaskan, kenal dengan Raihan setelah dikenalkan sama anggotanya.

"Saya tidak kenal dengan Raihan, setelah ketemu dan diperkenalkan sama Edi anggota Syahbandar Sungai Apit saya baru tahu. Saat itu saya lagi baca berita yang abang tulis, makanya saya bertanya sama dia kenapa kok berani mengeluarkan statement seperti yang ditulis di media. Pengakuan Raihan, dia tidak ada nyebut kayak itu, cuman pengakuan dia ucapan itu masih niat aja, ya kalau niatkan belum tentu terlaksana," tegasnya.

Bantahan serupa juga disampaikan Kapolsek Sungai Apit AKP Imron saat dikonfirmasi Porosriau.com, pihaknya saat ini masih akan mencari kebenaran dari Penghulu.

"Saya tidak kenal dengan Raihan, makanya saya perintahkan anggota saya untuk memanggil Penghulu guna mencari kebenarannya. Nanti, kalau sudah tahu penjelasan dari Penghulu Tanjung Kuras saya kabari bang," kata Kapolsek Singkat.

Seperti diberitakan sebelumnya, Warga Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, dihebohkan adanya aktivitas pencurian bangkai kapal tenggelam di perairan Sungai Siak.

Penjarahan diduga melibatkan oknum polisi dan TNI untuk membecking kegiatan ilegal tersebut. Bahkan, nama Penghulu Kampung Kuras disebut-sebut ikut terlibat mengeluarkan izin kepada pengusaha besi tua itu.

Saat ditemui sejumlah wartawan di pelabuhan Sungai Apit, Kamis (1/11/2018) malam, pengusaha besi bekas Raihan, mengaku berasal dari Jakarta. Dia diminta masyarakat melalui Penghulu Kampung Kuras untuk mengambil bangkai kapal di perairan Sungai Apit.

"Saya sudah dapat izin dari Penghulu, jadi tak ada masalah dengan kegiatan ini," katanya.

Tak hanya itu, Raihan juga mengaku memberikan jatah penjualan besi bangkai kapal kepada warga melalui Penghulu, oknum polisi dan TNI yang bertugas di daerah tersebut.

"Ada sekitar 150 ton besi dari bangkai kapal yang mau kita ambil. Harga dipasaran Rp5.700 per kilogram. Jatah untuk desa Rp600 per kilo, polisi Rp200 dan TNI Rp200. Belum lagi untuk Airut, Polair dan Syahbandar," ujarnya.

Penghulu Kampung Tanjung Kuras Harisyah saat dihubungi membantah pihaknya telah mengeluarkan izin untuk pengusaha tersebut. Dia hanya mendukung niat pengusaha untuk mengambil bekas besi tua kapal tenggelam yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di perairan Sungai Apit.

"Kalau masalah izin, tak urusan kita. Tapi saya mendukung niat pengusaha untuk mengambil besi bekas kapal, karena sudah sering nelayan mengeluh, pompong mereka menabrak tumpukan besi bekas kapal," ujarnya.

Terkait adanya kesepakatan uang bagian yang diberikan pengusaha kepada warga melalui Penghulu, dia juga membantah.

"Tak ada itu, mana pernah kita terima uang dari pengusaha itu. Apalagi dia juga jual nama polisi dan TNI. Setahu saya tak ada kesepakatan seperti itu," jelasnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistem, aktivitas pengambilan besi bekas kapal tenggelam di perairan Sungai Apit bertentangan dengan pasal 363.

Dimana, ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Pencurian bangkai kapal yang sudah tenggelam dilarang karena dapat mengganggu ekosistem laut. Sementara pengambilan besi tua dari kapal yang sudah lama tenggelam memliki perizinan dari Pemkab Siak melalui rekomendasi dari Dinas Peternakan Kelautan dan Dinas Lingkungan Hidup.(koko)