SIAK (POROSRIAU.COM) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menuding keluarga ahli waris Alwi Hadad melawan hukum. Dasarnya, pemerintah berpijak pada UU No 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya serta PP No 6 Tahun 2006 tentang pengolahan barang milik negara/daerah. Di samping itu, Pemkab Siak juga menggugat ahli waris dengan patokan Permendagri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengolahan barang milik daerah.

Yang mana saat ini sudah ada ketetapan hukum dari Mahkamah Agung pada tanggal 26 Juni 2015 lalu, dan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon, maka perkara Nomor: 2l70K/pdt/2012 sudah selesai dan inkcrah. Sehingga lahan seluas 2,8 Ha di komplek Istana Siak harus segera dikosongkan.

Awalnya, Pemerintah Kabupaten Siak menggugat melalui Pengadilan Negeri (PN) Siak kepada Syariefah Soud Binti Alwi Hadad, Syariefah Faizah Binti Alwi Hadad, Sayed Hasyir dan Sayed Lukman untuk menyerahkan Istana Perpaduan (lstana Peraduan, red) yang berada di area komplek Istana Siak di atas lahan seluas 28.030 M2 kepada Pemerintah Kabupaten Siak, dengan alasan nantinya bisa diperbaiki atau dipugar.

Dalam keputusan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Siak diwajibkan untuk membayar imbalan (ganti rugi, red) berupa uang tunai kepada Tergugat sebesar Rp2.500.000.000 (dua setengah milyar). Dan uang tersebut saat ini telah dibayarkan oleh Pemkab Siak kepada keluarga ahli waris Alwi Hadad.

Sebagaimana dikemukakan oleh salahsatu keluarga ahli waris Alwi Hadad yakni Syariefah Soud, dirinya menyebutkan bahwasanya gugatan dari Pemkab Siak terhadap keluarganya itu sudah selesai, dan saat ini sudah tidak ada lagi masalah dengan Pemkab Siak.

"Kalau masalah gugatan Pemkab Siak atas lahan di samping Istana Siak itu, semuanya sudah selesai, dan sekarang sudah tidak ada lagi masalah dengan Pemkab Siak," terang Syariefah Soud, Senin (10/4/2017) malam, saat dikonfirmasi melalui seluler.

Di tempat terpisah, Pemkab Siak melalui Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setdakab Siak Jhon Efendi menjelaskan. Bahwasanya uang imbalan (ganti rugi, red) yang diminta oleh pihak Pengadilan untuk dibayarkan kepada keluarga ahli waris Alwi Hadad itu juga sudah diserahkan. Bahkan uang tersebut dibayarkan secara penuh tanpa dicicil.

"Uang imbalan sebesar Rp2,5 M itu sudah kita bayarkan, dan kami tidak melaksanakan eksekusi secara paksa, karena permintaan dari pihak mereka untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja. Dan mereka minta tempo untuk mengosongkan rumah tersebut, untuk mempersiapkan penggantinya di Siak juga," terang Jhon Efendi.

Dijelaskannya juga, bahwasanya penyerahan uang imbalan kepada keluarga ahli waris Alwi Hadad itu dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Siak, dengan disaksikan oleh kedua belah pihak (penggugat dan tergugat, red). Termasuk juga oleh Ketua PN Siak yang menjabat saat itu.

"Penyerahan uang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Siak, dengan disaksikan oleh Ketua PN Siak serta Pengacara dari mereka, dan saya sendiri juga turut menyaksikan, adapun bukti pembayaran uang imbalan yang sudah dibayarkan secara penuh itu, saat ini juga ada dalam perjanjian kita," tutupnya. (Atok)