Senin, 25 September 2017
  • Home
  • Rohul
  • Perusahaan Di Rohul Diminta Transparan Mengenai Laporan PPJ Listrik Non PLN
Senin, 04 September 2017 17:53:00

Perusahaan Di Rohul Diminta Transparan Mengenai Laporan PPJ Listrik Non PLN

Oleh: Toni
Senin, 04 September 2017 17:53:00
BAGIKAN:
Ilustrasi mesin diesel listrik (foto/int)

ROHUL(POROSRIAU.COM)- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Rokan Hulu (Rohul) saat ini tengah melakukan penelitian terhadap penggunaan listrik Non PLN di sejumlah Perusahaan di Rohul. Penilitan ini dimaksudkan untuk menguji sejauh mana tranparansi Perusahaan, dalam membayarkan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN kepada daerah.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kabupaten Rokan Hulu Jonni Mukhtar, SE Ak, MSi Ac melalui kabid penagihan dan keberatan Sufriadi, S.Sos, mengatakan, sistem pemungutan PPJ non PLN, masih memakai self asesemnt system (SAS), dimana pada Sistem ini, perhitungan pelaporan dan pembayaran masih dilakukan sendiri oleh wajib pajak, sehingga diperlukan pengawasan terkait transparansi data yang dilaporkan perusahaan.

"Dari 65 perusahaan baik PKS ataupun Perusahaan perkebunan saat ini sudah ada 23 perusahaan yang sudah kita lakukan penilitan terhadap Ppj Non PLN nya," kata Sufriadi, Seni (4/9/2017) di Pasir Pengaraian.

Dijelaskan Sufriadi, sesuai Undang-Undang NO 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 55 ayat 3, tarif PPJ Non PLN ditetapkan sebesar 1,5 persen. sementara di pasal 54 ayat 2 huruf b, dijelaskan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di daerah yang bersangkutan.

“Berdasarkan Aturan itu, kita meneliti menyangkut pemakaian tenaga listrik non PLN yang dipakai Perusahaan seperti Listrik untuk industri pengolahan tandan buah segar (TBS) meliputi kapasitas turbine, boiler, pompa, waduk terhadap pemakaian setiap hari, beberapa jam pengolahanya serta hari kerja pengolahan setiap bulan serta pemakaian tenaga listrik domestik, meliputi listik non PLN yang dipakai untuk perkantoran, rumah staf, dan perumahan masyarakat (jika ada),” katanya.

Hingga Akhir Agustus lalu, Lanjut Sufriadi, Realisasi PPJ non PLN baru mencapai Rp. 1.156.655.298 Atau 66.9 persen dari target PPJ Non PLN tahun 2017 sebesar Rp. 1,750 Miliar. Namun Sufriadi Optimis, Pihaknya mampu Mencapai target PPJ non PLN secara Maksimal, asalkan didukung dengan Pengawasan yang maksimal di setiap perusahaan.

"Jika kita Intens turun melakukan pengawasan langsung ke Perusahaan, Saya optimis target itu akan terelasisi maksimal, bahkan kami juga sudah tingkatkan Target PPJ non PL ini ,di APBD Perubahan 2017, dari Rp. 1.750 M di Murni menjadi Rp.2 miliar di Perubahan" ujarnya.

“Kita berharap kepada perusahaan agar menghitung dan melaporkan pemakaian ppj non pln sesuai dengan fakta dilapangan dengan dibuktikan data olahan tbs setiap bulanyua sehingga target pad 2017 ini bisa tercapai bahkan di harapkan meningkat," tandasnya. (toni)

Editor: Chaviz

copy code snippet
Kirimkan opini Anda seputar politik, isu sosial dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Redaksi Porosriau.com mengutamakan opini yang ditulis dengan baik dan disertai dengan identitas yang jelas. Setiap Opini yang diterbitkan di luar dari tanggung jawab redaksi. KIRIM KE Email: pkuporosriau@gmail.com
  Berita Terkait
  • PLN Pekanbaru Bakal Lakukan Pemadaman Bergilir, Berikut Jadwal Dan Lokasinya...

    3 minggu lalu

    Humas PLN Area Kota Pekanbaru Komang, mengatakan jadwal dan waktu pemadaman dapat berubah sewaktu - waktu sesuai kondisi Trafo daya Gardu Induk.

  • Belasan Miliar Mengalir di Pipa Air

    tahun lalu

    Para stakeholder yang diduga kuat melakukan penyalahan wewenang hingga menimbulkan kerugian negara puluhan miliar tidak tersentuh dengan hukum. bahkan para saksi sudah bolak balik diperiksa namun belum ada tersangka

  • Bareskrim Periksa Dua Penguasaha TV Kabel

    11 bulan lalu

    Dumai (porosriau.com) - Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) periksa pengusaha TV Kabel di Kota Dumai. Kabar ini dibenarkan Kapolres Dumai, AKBP Donald Happy Ginting, kepada wartawan, Selasa (8/11/16).

  • Masyarakat Desa Teluk Aur Lapor Muslim Ke Bupati

    11 bulan lalu

    Puluhan Masyarakat Desa Teluk Aur Kec,Rambah Samo, Kab,Rohul Laporkan Kades Teluk Aur, Muslim Ke Inpekstorat Kabupaten Rokan Hulu, senin (26/09/2016) lalu.

  • Roni: Ada Prosedur yang "Salah" Dalam Pembangunan Apartemen/Mall di Simpang SKA

    11 bulan lalu

    Ternyata pembangunan aparteman dan mall di simpang SKA yang menjadi masalah benama 'Living Word'. Dampak kerugian pada warga yang menyebabkan kerusakan rumah warga hingga air sumur kering dianggap ada prosedur yang salah.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2017 Poros Riau. All Rights Reserved.