BENGKALIS (POROSRIAU.COM)- 96 Desa di Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 11 Juli yang akan datang.Sejak Senin 3 Juli 2017 kemarin sampai Rabu 5 Juli 2017, masing-masing calon kepala desa memasuki masa tahapan kampanye. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis sebagai pengarah di panitia Pilkades melakukan monitoring ke seluruh desa terhadap kegiatan kampanye cakades tersebut.

"Kita kebetulan dari Komisi  Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bengkalis masuk sebagai pengarah panitia Kabupaten Bengkalis dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bengkalis. Saat ini (3 - 5 Juli 2017) masuk ke dalam tahapan kampanye bagi
masing-masing calon kepala desa yang mengikuti Pilkades 2017 ini," ungkap Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Defitri Akbar, S. Pi Senin (3/72017) sore.

Defitri Akbar akan melakukan monitoring kampanye untuk Kecamatan Mandau ini menambahkan, "Setelah berakhirnya tiga hari masa kampanye, tahapan berikutnya adalah masa tenang yang dilanjutkan dengan masa pencoblosan pada 11 Juli 2017 serta kegiatan penghitungan suara," tambahnya.

Mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) Bengkalis tentang Pilkades ini tidak ada perbedaan tentang metode kampanye pada Pemilu maupun Pilkades. "Cuma terkait dengan waktu kampanye yang sangat singkat dilakukan hanya dalam waktu tiga hari," tambahnya lagi.

Saat ditanya apakah para calon kepala desa ini berada dalam satu panggung dalam melakukan kampanye, Defitri menuturkan, "Sistem pengaturan ini diserahkan kepada panitia Pilkades di tingkat desa masing-masing. Mereka (panitia Pilkades,red) tadi akan mengatur sedemikian rupa skejul dan jadwal kegiatan kampanye yang akan dilakukan oleh masing-masing calon kepala desa tadi. Metode kampanyenya bukan hanya Rapat Akbar atau Kampanye Rapat Umum, tetapi ada juga tatap muka. Kemudian penyebaran bahan-bahan kampanye dan lain-lainnya," terang Defitri.

Mengenai kemungkinan adanya kecurangan dalam Pilkades serentak 2017 di Kabupaten Bengkalis ini, Defitri mengungkapkan,"Kalau kita mengacu kepada pengalaman tahun-tahun lalu kita berharap pelaksanaan pilkades ini bebas dari politik uang karena ini sangat mengganggu proses demokrasi dalam pergantian kepemimpinan di tingkat lokal terutama di tingkat desa. Biasanya paling rawan, (politik uang) mendekati hari pemungutan suara. Politik uang yang sangat sering terjadi dan kemungkinan besar itu akan terjadi. Namun demikian, kita berharap kepada masyarakat untuk lebih ikut berpartisipasi aktif mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkades serentak tahun 2017 ini," pesan dan harap Defitri Akbar pula.

"Untuk sangsi (atas pelanggaran tadi dan pelanggaran lainnya), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Pilkades ini akan dibentuk panitia pengawas di masing-masing desa. Di panitia pengawas inilah akan ditindaklanjuti seperti apa nantinya sangsi yang akan diberikan kepada calon kepala desa yang melakukan pelanggaran. Semuanya mengacu kepada peraturan regulasi yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri),"pungkas Defitri.

Kepada masyarakat di Kabupaten Bengkalis khususnya di 96 desa yang​ akan melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada 11 Juli 2017 nanti, Defitri Akbar berharap, "Kepada masyarakat kita yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya. Datanglah beramai-ramai pada tanggal 11 Juli 2017 nanti, karena suara kita ini sangat dibutuhkan dalam rangka pergantian kepemimpinan di tingkat desa. Saat ini hampir di seluruh desa di Kabupaten Bengkalis yang akan melaksanakan Pilkades ini belum memiliki kepala desa definitif, banyak yang penjabat desa. Inilah kesempatan kita menggunakan hak kita untuk memilih kepala desa kita sendiri," himbaunya menegaskan.

 "Kepada masing-masing calon kepala desa untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti sebagaimana yang saya sampaikan di atas tadi. Berbuatlah jujur karena kejujuran itulah akan menghasilkan kepemimpinan-kepemimpinan yang jujur pula. Kemudian kita juga mengharapkan kepada panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa di tingkat desa untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan hasil Pilkades nanti yang akan sama-sama kita lihat kedepannya," tutup Defitri Akbar kepada media  saat berada di roro menuju Sungai Pakning.(der)