DUMAI, POROSRIAU.COM – Kasak kusuk pejabat Pemko Dumai setelah auditor BPK ‘mengobrak-abrik’ ketidak beresan aparatur pejabat pemerintahan dalam penggunaan anggaran tahun 2024  menyeruak ke permukaan. Keseluruhan organisasi perangkat daerah (OPD) dipastikan wajib mengembalikan uang.  Meskipun ‘babak belur dihajar’ auditor BPK, niatan ‘berburu’ opini WTP oleh pejabat daerah terus diupayakan. WTP kerap diincar karena menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan dana insentif daerah. Tersiar kabar gerakan pengkondisian sedang dilakukan. Menurut praktisi hukum, Noor Aufa , SH., C.LA, praktik transaksional tersebut sudah bukan menjadi rahasia umum.

“Penyelewengan berulang yang melibatkan pejabat BPK mayoritas terkait pengondisian audit keuangan negara, khususnya untuk mendapat opini WTP.Yang menyesatkan, opini WTP seakan menjadi komoditas karena dianggap menjadi bukti bahwa suatu instansi bebas dari korupsi. Lalu, sebenarnya masih belum layak WTP, tapi dipaksakan harus tetap WTP. Disnilah negoisasi dan transaksi terjadi,” ungkap Noor Aufa

Disampaikan Noor Aufa, begitu banyak studi kasus yang terjadi adanya proses transaksional . Salah satu contohnya adalah dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Muhammad Adil sebagai mantan Bupati Kepulauan Meranti. Dalam kasus ini, oknum BPK wilayah yang terlibat berjumlah 8 orang. Meskipun hanya satu yang divonis dan yang lainnya hanya diminta sebagai saksi.

“Mereka memanfaatkan berbagai instansi yang pengelolaan keuangannya buruk namun membutuhkan opini WTP demi citra pimpinan dan lembaga. Kita tentu meminta kepada auditor BPK untuk selalu jujur. Khususnya pada audit keuangan Pemko Dumai yang sudah dilaksanakan dengan begitu banyak temuan sebagaimana sudah di ekspos oleh media, pihak BPK jangan coba main-main. Dan, kita berharap seluruh pihak mengawasi agar tidak ada lagi praktik kotor terjadi,” tegas Noor Aufa

Disoal adanya kemungkinan Pemko Dumai masih meraih opini WTP meski begitu banyak temuan disana-sini terkait penyalahgunaan keuangan daerah, Noor Aufa menjelaskan, peluang itu masih ada.

“Apalagi kan auditnya belum dalam bentuk laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bahkan belum keluar nashkahnya. Pemko Dumai masih punya waktu untuk menjelaskan dan memperbaiki laporan itu. Semua kemungkinan masih bisa terjadi. Ditengah meningkatnya kecurigaan kita terhadap buruknya integritas pejabat lembaga auditor negara itu, kita masih berharap agar jangan ada lagi negoisasi pemberian opini terjadi di ‘bawah meja’.  Sama-sama kita awasi,” tegas Noor Aufa

Terkait adanya kabar gerakan pengkondisian auditor BPK dilapangan, wartawan berupaya melakukan konfirmasi ke Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA. Sayangnya, beberapa kali panggilan telpon tidak mengangkat. Begitu juga saat dikonfirmasi melalui whatsapp, Isma Yatun memilih tak menjawabnya.

Sebelumnya, Audit BPK terhadap penggunaan APBD Pemko Dumai Tahun 2024 menemukan beberapa kejanggalan dan  penyimpangan yang merugikan keuangan daerah. Temuan itu menyasar hampir secara keseluruhan, Dinas, Badan, RSUD dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. Tak terkecuali, Kontraktor dan pihak konsultan. Bahkan, Walikota Dumai, Paisal SKM dan Sekda, Indra Gunawan, informasi yang diterima juga wajib mengembalikan uang dari sektor upah pungut yang diterimanya.

Informasi yang berhasil porosriau.com himpun dilapangan, hampir sebagian besar kontraktor dan konsultan wajib mengembalikan uang dari nilai puluhan juta hingga ratusan juta akibat kelebihan pembayaran dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, terdapat pembayaran remunerasi yang melebihi dari ketentuan.(rul)