DUMAI, POROSRIAU.COM – Rentetan jerat hukum yang membelenggu personel dan pimpinan BPK dalam kasus jual beli opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terjadi berulang sehingga membuka mata masyarakat bahwa BPK rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Di wilayah Riau sendiri, salah satu oknum BPK menjadi pesakitan setelah terjaring dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Muhammad Adil sebagai mantan Bupati Kepulauan Meranti. Dan, sebelumnya,Pemkab Meranti merupakan daerah yang ‘dihadiahi’ opini WTP 11 kali berturut-turut oleh BPK. Pengamat Transparansi Pengelolaan Anggaran daerah, Ahmad Bilal meminta BPK Perwakilan Riau agar selektif memberikan opini WTP.

Menurut Bilal, jual beli WTP terjadi karena faktor aturan hukum yang menjadikan BPK sebagai auditor utama audit keuangan negara. Kewenangan yang besar tersebut, imbuh Bilal, dimanfaatkan oknum BPK untuk melakukan perbuatan transaksional

“Kita meminta BPK Perwakilan Riau agar selektif memberikan opini WTP. Jangan ada lagi auditor yang terjerat kasus  praktik transaksional jual beli opini WTP. Cukup sudah di studi kasusnya  mantan Bupati Meranti,Muhammad Adil,” tegas Bilal

Berdasarkan pengamatan, imbuh Bilal, di suatu daerah yang sudah berhasil mendapatkan predikat WTP, banyak terjadi korupsi yang bahkan melibatkan pucuk pimpinan tertinggi di daerah itu.

“Banyak sekali mencuatnya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah, bahkan pucuk pimpinannya yang sebelumnya menerima opini WTP. Bahkan , opini WTP itu berturut-turut setiap tahun diterima.Mudah-mudahan kedepannya, dengan selektif pemberian opini WTP oleh BPK Perwakilan Riau tidak lagi sering kita dengar tertangkapnya pejabat akibat kasus korupsi di daerah penerima opini WTP tersebut,” harap Bilal

Disoal terkait beberapa temuan Tim auditor BPK berjumlah 6 orang yang menguak ketidakberesan penggunaan keuangan APBD Pemko Dumai tahun 2024 dan keseluruhan organisasi perangkat daerah (OPD) dipastikan wajib mengembalikan uang, Bilal menegaskan, tentunya ini menjadi pertimbangan serius pada proses pemberian opini oleh BPK.

Sebelumnya, Kasak kusuk pejabat Pemko Dumai setelah auditor BPK ‘mengobrak-abrik’ ketidak beresan aparatur pejabat pemerintahan dalam penggunaan anggaran tahun 2024  menyeruak ke permukaan. Keseluruhan organisasi perangkat daerah (OPD) dipastikan wajib mengembalikan uang.  Meskipun ‘babak belur dihajar’ auditor BPK, niatan ‘berburu’ opini WTP oleh pejabat daerah terus diupayakan. WTP kerap diincar karena menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan dana insentif daerah. Tersiar kabar gerakan pengkondisian sedang dilakukan. Menurut praktisi hukum, Noor Aufa , SH., C.LA, praktik transaksional tersebut sudah bukan menjadi rahasia umum.

“Penyelewengan berulang yang melibatkan pejabat BPK mayoritas terkait pengondisian audit keuangan negara, khususnya untuk mendapat opini WTP.Yang menyesatkan, opini WTP seakan menjadi komoditas karena dianggap menjadi bukti bahwa suatu instansi bebas dari korupsi. Lalu, sebenarnya masih belum layak WTP, tapi dipaksakan harus tetap WTP. Disnilah negoisasi dan transaksi terjadi,” ungkap Noor Aufa . (rul)