DUMAI, POROSRIAU.COM – Disaat gencar-gencarnya Presiden Prabowo melakukan efesiensi anggaran, bahkan menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD, namun Pemerintah Kota (Pemko) Dumai dinilai bertolak belakang terhadap kebijakan tersebut. Salah satu kebijakan yang tidak populer adalah dalam bentuk kegiatan belanja sewa kendaraan dinas untuk alokasi anggaran tahun 2025 ini, dengan nilai Rp. 14 milyar. Sangat ironis menyaksikan ulah pejabat pemerintahan dalam mengelola anggaran. Ditengah kondisi keuangan negara yang tidak baik-baik saja, kegiatan ini dinilai ‘berpoya-poya’ untuk menghabiskan anggaran.

Informasi ini diperoleh dari Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan (SIRUP) Kota Dumai. Disebutkan bahwa kegiatan tersebut belanja sewa kendaraan dinas bermotor perorangan. Pos anggarannya sebagaimana tertera adalah di satuan kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan total pagu sebesar Rp. 14.014.752.000.

Adapun spesifikasi pekerjaan yaitu sewa kendaraan Dinas Peruntukan Eselon III, 1.300 CC-1500 CC. Sementara untuk kepala OPD,dengan spesifikasi 1.800 CC-2500 CC. Selain itu, diperuntukan juga untuk KDH dan WKDH. Adapun kegiatan lelang sudah selesai pada bulan Januari 2025.

“Urgensinya apa, begitu besarnya alokasi sewa kendaraan dinas itu ? Sejauh mana kebermanfaatan dan peningkatan kinerja aparatur dan menjadi nilai tambah bagi kepentingan masyarakat ? Disaat kondisi keuangan negara dan Kota Dumai khususnya lagi tidak baik-baik saja, pejabat dituntut untuk berhemat dan menerapkan skala prioritas dalam penggunaan anggaran. Bukan berpacu untuk ‘berpoya-poya’ menghabiskan anggaran,” ujar Direktur Lembaga Analisa Kebijakan Publik, Hasan kepada porosriau.com saat diminta menanggapi arah kebijakan Pemerintah Kota Dumai tersebut

Hasan menilai bahwa kebijakan yang tidak populer tersebut, sangat ironis sekali. Seharusnya, imbuh Hasan, Pemko Dumai melakukan efesiensi sebagaimana dititahkan oleh Presiden Prabowo. Dengan efesiensi, tutur Hasan, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga dapat dialokasikan ke sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. 

“Dengan penghematan yang signifikan, diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan. Masih banyak program prioritas yang membutuhkan asupan anggaran. Ingat ! Jabatan adalah amanah. Gunakanlah semaksimalnya dalam memberikan manfaat,bukan sebaliknya,”tutup Hasan

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Dumai adalah Yufrizal, SH, M.Si, saat dikonfirmasi wartawan Rabu (23/04/2025) melalui whattsapp, tidak menjawab. Begitu juga saat dilakukan panggilan suara. Meskipun telponnya berdering dan aktif, Yufrizal tidak mengangkatnya. (rul)