DUMAI,POROSRIAU.COM- Dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Riau atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2024 dengan Nomor : 22.A/LHP/XVIII.PEK/05/2025 tertanggal 26 Mei 2025 terungkap angka yang begitu besar pada realisasi belanja perjalanan dinas Kota Dumai tahun 2024 sebesar Rp. 86.529.736.043,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp.116.041.085.429,91. Jumlahnya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp. 3.702.927.123,00. Angka ini dirasakan sangat besar bahkan terkesan menghambur-hamburkan uang disaat kondisi keuangan negara yang tidak baik-baik saja saat ini.

Di dalam LHP BPK itu memuat secara rinci keterangan besaran realisasinya masing-masing. organisasi perangkat daerah (OPD). Adapun tujuh daftar teratas OPD tersebut yaitu, Sekretariat DPRD dengan jumlah Rp. 21.762.973.750,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp. 8.403.856.810,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp. 8.545.519.363,00. Selanjutnya,Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp. 6.244.603.643,00, Dinas Pendidikan dengan besaran RP. 4.858.366.183,00 dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.619.843.788,00 serta Inspektorat dengan jumlah Rp. 3.058.399.058,00

Persoalan ini mengundang keprihatinan dari Pemerhati Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, Fatahudin. Kepada porosriau.com, Rabu (18-06-2025), pihaknya sangat menyayangkan akan tingkah pejabat saat ini yang tidak lagi memiliki sense of crisis. Harusnya, ada langkah kongkret berupa efisensi dengan melakukan pengetatan terhadap anggaran yang bukan prioritas. Semestinya, kata Fatahudin, anggaran perjalanan dinas itu dipangkas hingga 60 persen.

“Anggaran perjalanan dinas tahun 2024 sebesar Rp. 86,5 milyar adalah angka yang cukup fantastis di saat kondisi  kondisi keuangan daerah yang tidak baik-baik saja saat ini. Semestinya, pejabat memiliki kepekaan terhadap krisis atau kesadaran akan adanya potensi krisis yang dihadapi. Bukan sesukanya ‘menghamburkan’ uang untuk sesuatu yang tidak prioritas.Efiseiensi anggaran adalah solusi terbaik untuk menghadapinya. Salah satu upaya, memangkas hingga enam puluh persen anggaran perjalanan dinas yang luar biasa besar itu.” kata Fatahudin

Ditambahkannya, apalagi sekarangan sedang gencar-gencarnya Presiden Prabowo melakukan efesiensi anggaran, bahkan menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD

Menurutnya, efisiensi anggaran harus memprioritaskan program-program penting, meningkatkan efisiensi operasional dan memanfaatkan teknologi. “Utamakan program penting untuk kemaslahatan umat. Kalau untuk komunikasi dan berkoordinasi gak juga harus kita mendatangi Kementrian dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lainnya. Sekarang zaman sudah canggih, dengan dukungan teknologi mutakhir itu bisa diatasi dengan virtual atau zoom meeting. Sudahilah mencari judul untuk memperbanyak alasan untuk melakukan perjalanan. Kondisi keuangan negara dan masyarakat sedang tidak baik-baik saja, berusahalah empati untuk kepentingan bersama,”ujar Fatahudin . (rul)