Dumai(POROSRIAU.com) – Sehubungan telah diterbitkannya surat keputusan hasil rapat mediasi antara pihak F.SPTI-K.SPSI dengan Serikat Pekerja Pemuda Pancasila (SPPP/SP3) kota Dumai dengan nomor surat 568/DTK-TRANS/PGW/412, pihak SPTI sebut Disnakertrans  telah mengkangkangi Undang-Undang dalam mengambil keputusan dalam surat tersebut.

F.SPTI-K.SPSI melalui Armidi selaku wakil ketua SPTI saat dikonfirmasi di kantor SPTI, rabu (10/08/2016) mengatakan Disnakertrans seharusnya meninjau terlebih dahulu UU No 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh.

“Keputusan mereka dalam surat ini mengambang dan tidak berdasar, harusnya ada aturan main nya, sementara disnaker memakai aturan main yang mana?kalau seperti ini mereka telah mengkangkai undang-undang, karena dalam mengambil keputusan,  mereka seharusnya memperhatikan undang-undang tentang serikat pekerja/serikat buruh terlebuh dahulu yaitu UU No 21 tahun 2000,” kata Armidi.

Di pihak lain SPPP saat di konfirmasi di kantornya yg beralamat di jln. jend Sudirman Dumai, mengharapkan supaya pihak SPTI tidak mempermasalahkan lagi dan harus berlapang dada menerima keputusan dari Disnakertrans.

“Kita harap supaya serikat pekerja SPTI untuk tidak lagi mempermasalahkan hal ini, karena pihak Disnaker tidak berhak memutuskan atau menunjuk siapa yg bekerja di PT.MMC tersebut, dan perusahaan atau PT.MMC Bukit Nenas tersebut sudah membuat persetujuan dengan pihak SPPP untuk kegiatan atau pekerjaan bongkar muat pupuk di gudang PT.MMC,” terang Anshar selaku ketua DPK SPPP kota Dumai yang di dampingi oleh jajaran nya.

Menanggapi hal tersebut, Nurdin Buddin ketua F.SPTI-K.SPSI kota Dumai mengatakan tidak akan terima begitu saja, karena menurutnya anggota serikat pekerja dari SPTI sudah bekerja di perusahaan PT.MMC tersebut mulai dari tahun 2010 dan sudah terdaftar di Disnakertrans kota Dumai.

“Kita tidak terima dengan isi surat dari Disnaker tersebut, surat ini hanya penjelasan dan menyesatkan, langkah kami kedepan akan tetap mempertahankan lokasi pekerjaan di perusahaan tersebut, dan kita akan banding, tidak bisa selesai ditingkat kota, kita akan lanjutkan ke tingkat provinsi,” tutup beliau.

Menanggapi hal tersebut, Kadisnakertrans kota Dumai H. Amiruddin ketika dimintai tanggapannya mengenai hal ini, beliau enggan memberikan pendapat dan hanya mengatakan “ No Komen”.