SELATPANJANG(POROSRIAU.com) –Zainal, Abidin, Ketua kelompok Tani Bina Karya Bersama Pulau Padang menyebutkan, diduga, salah satu lahan  kelompok tani seluas 900 hektar yang jaraknya hanya 4 kilometer dari bibir pantai  di Desa Lukit Kecamatan Merbau merupakan kawasan hutan lindung kubah gambut telah dijual oknum desa atas nama masyarakat kepada PT RAPP.

Dan disinyalir ada beberapa oknum pejabat yang ikut terlibat dalam jual beli lahan hutan tersebut jika tidak mana ada perangkat desa yang berani apalagi kelompok tani  "Orang kehutanan saja bilang lahan itu masuk wilayah hutan lindung kubah gambut, tapi itu yang dibayar 1,2 miliar dan digarap perusahaan RAPP. Mustahil kalau itu tidak ada restu pejabat daerah," ungkapnya.

Jika diamati kondisi Pulau Padang saat ini, lanjutnya, areal konsesi HTI PT.RAPP sudah melebihi izin yang diberikan pihak Kementerian Kehutanan dulunya. Wilayah hutan negara yang mestinya dilindungi, juga rusak akibat kesepakatan ilegal bersama Kepala Desa.  Indikasi praktek jual beli lahan negara di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, terus mengemuka.  Modus operandi untuk melancarkan praktek jual beli tersebut dengan cara menerbitkan dokumen kesepakatan ilegal alias bodong atas nama masyarakat 

Dikatakannya, praktek jual beli lahan negara marak terjadi setelah beroperasinya PT. RAPP di Pulau Padang. "Dimulai sejak ada kesepakatan bodong antara PT.RAPP dengan 13 Penghulu (Kepala Desa) di Pulau Padang yang diatur sama Tim Terpadu Pemda. Kesepakatan hanya untuk mengelabui kelompok tani yang sebelumnya sudah ada kebun," ujarnya. 

Setelah kesepakatan itu, beber Zainal, banyak oknum Kepala Desa di Pulau Padang yang membuat kelompok tani untuk mengkapling-kapling lahan di areal hutan negara. Kemudian lahan itu dimintakan pembayaran sagu hati kepada perusahaan. "Penghulu (Kades) buat kelompok tani dan SKT dengan tahun berlaku surut seperti peraturan lama. Tanah dikapling atas nama saudara maranya yang tidak tahu tanah itu dimana, kemudian diminta bayar (sagu hati) kepada perusahaan," beber Zainal. (moc/red)