Minggu, 21 Juli 2019
  • Home
  • NASIONAL
  • Jika Freeport Membandel, Luhut: Kita Tunggu Saja Presiden
Jumat, 24 Februari 2017 12:58:00

Jika Freeport Membandel, Luhut: Kita Tunggu Saja Presiden

Oleh: Redaksi
Jumat, 24 Februari 2017 12:58:00
BAGIKAN:
int
Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan

POROSRIAU.COM--Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan mengambil sikap apabila PT Freeport Indonesia membandel. Jokowi menyatakan akan bersikap tegas jika Freeport tak mau bermusyawarah dan berdiskusi.

"Kita tunggu saja. Presiden udah ngomong gitu. Saya sendiri enggak mau lagi terlalu berpolemik. Masih banyak pekerjaan lain yang harus dikerjakan," kata Luhut di sela-sela World Ocean Summit 2017 di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Jumat, 24 Februari 2017.

Menurut Luhut, pemerintah telah bekerja sesuai dengan aturan untuk menyelesaikan permasalahan Freeport. Dia pun mengaku siap apabila perusahaan tambang di Papua tersebut mengajukan gugatan arbitrase. "Ya, kita hadapi. Tapi kan enggak semua mau ke situ, karena itu bisa merugikan," ucapnya, seperti dilansir tempo.co.

Hingga saat ini, PT Freeport Indonesia tidak bisa mengekspor hasil tambangnya lantaran belum menerima rekomendasi ekspor. Pemerintah hanya bersedia menerbitkan rekomendasi ekspor konsentrat jika Freeport mau berubah status menjadi pemegang izin usaha khusus pertambangan (IUPK).

Freeport McMoran pun akan memulai proses arbitrase karena pemerintah telah melanggar ketentuan dalam kontrak karya (KK). Menurut dia, Freeport berhak mengekspor konsentrat, tapi dibatalkan sepihak oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak 12 Januari lalu.

Kepala Eksekutif Freeport-McMoran Richard Adkerson mengancam akan mendaftarkan gugatan arbitrase jika dalam 120 hari perundingan tetap menemui jalan buntu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan tak peduli dengan ancaman tenggat itu. Sebaliknya, tutur dia, pemerintah juga bisa menggugat Freeport.

Adapun Luhut menyatakan pemerintah bisa saja mengakhiri izin operasi Freeport setelah KK berakhir pada 2021. Luhut juga menganggap Freeport sudah bertindak seenaknya lantaran tidak membangun fasilitas pemurnian atau smelter.***

Editor: Chaviz

  Berita Terkait
  • Gara-gara Izin Ekspor, Nasib Freeport Tahun Ini di Ujung Tanduk

    3 tahun lalu

    POROSRIAU.COM-- Pemerintah tengah berjuang untuk meningkatkan nilai tambah hasil mineral dalam negeri. Salah satunya, dengan meminta perusahaan tambang yang beroperasi di dalam negeri harus mengolah mineral melalui pabrik pengolahan dan pemurnian atau sme

  • Indonesia dan Arab Saudi, Siapa Membutuhkan Siapa?

    2 tahun lalu

    POROSRIAU.COM--Pertumbuhan ekonomi Arab Saudi terus melambat dalam dua tahun terakhir. Setelah mencatat pertumbuhan fenomenal sebesar 10 persen pada 2011, perekonomian negara teluk itu kemudian turun pada 2012, dengan pertumbuhan 5,4 persen dan turun lagi

  • Novel Baswedan Menilai Ada Yang Lakukan Pembangkangan Terhadap Presiden Jokowi

    2 tahun lalu

    Ia mengingatkan agar jangan sampai ada catatan sejarah buruk dimana sebuah perintah Presiden yang tak dilaksanakan dengan baik.

  • Manajemen Kualitas, Hindari Balas Budi Kontraktor Nakal

    3 tahun lalu

    POROSRIAU.com- Dari segi definisi kata, sinonim kontraktor adalah Pemborong, definisi lain “Kontraktor” berasal dari kata “kontrak” artinya suatu perjanjian atau kesepa

  • Jemput Bola Kejar Dana APBN, Wakil Bupati Dan Ketua DPRD Meranti Beserta Kepala Desa Sambangi Beberapa Kementrian

    tahun lalu

    Kondisi APBD Kepulauan Meranti yang terus menurun kini berkisar diangka 1.1 Triliun rupiah dinilai tak cukup untuk menggesa pembangunan Kabupaten dalam rangka mengejar ketertinggalan, apalagi sebagai Kabupaten baru yang masih seumur jagung.

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2019 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.