JAKARA(POROSRIAU.COM)--Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak merasa alergi kritik termasuk dari mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Presiden Jokowi sekali lagi hendaknya tidak antikritik. Bagaimanapun jangan anggap semua kehidupan masyarakat sdh berjalan baik-baik saja tanpa perlu dikoreksi sedikitpun. Ingat daya beli masyarakat, pengangguran, kemiskinan, dan berbagai problem bangsa masih terus terjadi," kata Didi Irawadi dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (29/7).

Dalam siaran tersebut, Didi menegaskan SBY sebagai mantan presiden ke-6 RI, yang terpilih dua kali, adalah mantan pemimpin negara yang sarat pengalaman dan memiliki legitimasi memberikan serta masukan demi kemaslahatan bangsa Indoensia.

Didi pun mengklaim SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat tersebut sebagai sosok yang cinta demokrasi. Atas dasar itu, SBY disebutnya tidak pernah anti kritik, sekalipun itu dinilai keras bahkan berlebihan.

"Tidak seorangpun yang pernah dituduh makar [oleh SBY] hanya karena berbeda pendapat apalagi hanya kritik," ujar Didi.
 

Didi menyatakan tak salah kemudian saat ini ada pihak yang menilai pemerintahan terkesan absolut dan otoriter. Hal itu, sambungnya, terlihat dari ajuan RUU Penyelenggaraan Pemilu dari pemerintah yang kini telah menjadi undang-undang. Dalam UU Pemilu yang baru itu rapat paripurna DPR mengesahkan salah satu pasal pengajuan calon pilpres dengan ambang batas 20%.

"Belum lagi adanya unjuk rasa yang sedikit-sedikit ditangkap. Ada pihak yg dikriminalisasi, ormas dibatasi dan dibubarkan dengan Perppu tanpa persidangan, kritik di medsos ditangkapi denan UU ITE dan juga banyak yang meyakini media telah dibuat jinak," kata Didi.

Didi menegaskan setiap partai politik di Indonesia memiliki kewajiban mengawal dan menjaga amanat konstitusi. Atas dasar itulah, sambungnya, SBY sebagai Ketum perpol, tak bisa diam ketika melihat hal yang dinilai tak konstruktif apalagi menyimpang dari koridor konstitusi.

"Jangan lupa sejak awal kami selalu mendukung hal2 baik dan program2 yg baik yg telah dijalankan Presiden Jokowi selama ini. Tetapi atas nama konstitusi dan amanat rakyat, Partai kami dan partai manapun sangat berhak memberi koreksi, masukan dan kritik," kata Didi. dilansir cnn indonesia.
 

Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja ke Cikarang, Bekasi, Jokowi menanggapi hasil pertemuan antara SBY dan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto di Cikeas, Kabupaten Bogor.

Usai pertemuan di Cikeas pada Kamis (27/7) malam tersebut, SBY dan Prabowo sama-sama mengusulkan gerakan moral dan politik untuk menanggapi ambang batas untuk pilpres sebesar 20 persen dalam UU Pemilu.

UU Pemilu itu disahkan secara aklamasi oleh Rapat Paripurna DPR RI pada 21 Juli 2017 dini hari WIB. Kala itu, anggota fraksi dari Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS tak terlibat dalam pengesahan UU Pemilu karena memilih walkout.***