KEPRI,POROSRIAU.COM - Ratusan warga Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, menggelar unjuk rasa di kantor DPRD setempat, sejak Jumat sampai Sabtu (1/2/2020). Mereka protes karena WNI dari Cina yang dievakuasi karena kasus Corona direncanakan dikarantina di sana selama dua pekan.

 "Sejak Jumat malam sampai hari ini massa terus berdatangan ke kantor DPRD Natuna," kata Ketua KNPI Natuna, Haryadi, di Natuna, Sabtu, seperti dikutip dari Antara.

"DPRD sudah sepakat menolak karantina WNI dari Cina di Natuna," jelas Haryadi.
Warga yang demonstrasi khawatir kalau WNI tersebut tertular Corona dan akhirnya menyebarkan pula ke warga lokal. Pemerintah sendiri mengklaim WNI pulang dalam kondisi sehat.

Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengatakan lokasi karantina adalah rumah sakit di pangkalan militer. Tempat ini dipilih karena cukup jauh dari permukiman warga--sekitar enam kilometer. Haryadi menyampaikan Menteri Kesehatan dan Kepala BPNB segera hadir di kantor DPRD untuk untuk bicara dengan warga.

"Kami masih menunggu kedatangan Menkes dan Kepala BPNB di sini," tambahnya.

 Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan pemerintah pusat tak pernah berkoordinasi dengan mereka. Mengutip Antara, Yuni mengatakan "kami baru tahu [kebijakan ini]".

 "Ada kesan pemaksaan kehendak," tambahnya. "Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab?" tegasnya.

Ada beberapa pertimbangan kenapa tempat ini yang dipilih. Pertama, pangkalan militer Natuna memiliki fasilitas rumah sakit yang mumpuni dengan kapasitas 300 orang. Kedua, tempat itu juga cukup jauh dari permukiman warga. Jarak pangkalan militer dengan permukiman warga sekitar enam kilometer.Selain itu, lanjut dia, letak rumah sakit di pangkalan militer tidak jauh dari jalur landasan (runway) dan hanggar pesawat.

"Natuna memiliki syarat untuk menjalani protokoler kesehatan," Hadi menyimpulkan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan pemerintah akan mengevakuasi 245 WNI yang berada di Hubei, China, hari ini menggunakan pesawat berbadan lebar milik maskapai Batik Air. Wuhan, tempat awal mula Corona, ada di provinsi ini. Evakuasi dilakukan agar WNI terbebas dari virus ini.

Namun dipilihnya Natuna ternyata tanpa koordinasi pemerintah setempat. Hal ini dikatakan Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti. Juga mengutip Antara, Yuni mengatakan "kami baru tahu [kebijakan ini]". "Ada kesan pemaksaan kehendak," katanya. "Ini kebijakan dadakan yang tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya.

 Kami tidak mengetahui apa alasannya." Ia lantas mengatakan Natuna belum siap karena "fasilitas kesehatan sangat terbatas." Ia juga mengatakan tak tahu apakah pemerintah pusat memikirkan upaya antisipasi bagi warga lokal. "Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab?" tegasnya. ****