JAKARTA(POROSRIAU.COM)--Pernyataan Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat DPR Victor Bungtilu Laiskodat di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang menyebut PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS merupakan partai pendukung sistem khilafah menuai kecaman keras.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menilai pernyataan Victor yang videonya sekarang viral media sosial tersebut tidak etis dan akan menimbulkan situasi panas.

"Pernyataan ini secara tidak langsung telah menghapus sebagian sejarah demokrasi di Indonesia," kata Saleh, dilansir Suara.com

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR keempat partai yang disamakan oleh Victor dengan PKI adalah partai yang telah mununjukkan kiprahnya untuk pembangunan bangsa Indonesia.

"Bayangkan saja, partai yang dituduh pendukung khilafah dan intoleran adalah partai yang kadernya pernah menjadi presiden, mantan calon Presiden, Ketua MPR, Wakil Ketua DPR, dan banyak menduduki posisi menteri dan jabatan-jabatan politik lainnya," ujar Saleh.

"Jika partai-partai itu intoleran dan mendukung khilafah, tidak mungkin bisa berkuasa dan mendapat tempat di masyarakat," Saleh menambahkan

Ucapan kontroversial Victor disampaikan pada tanggal 1 Agustus 2017. Keempat partai itu dituding sebagai pendukung khilafah yang diusung oleh organisasi Hizbut Tahrir Indonesia karena menolak Perppu Organisasi Masyarakat yang membuahkan pembubaran HTI.

Saleh berharap Victor segera meminta maaf secara terbuka. Menurut Saleh kebesaran seseorang tidak hanya diukur dari sebanyak apa tindakan benar yang dilakukannya, tetapi juga serendah apa hatinya untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kekhilafan yang pernah dilakukan.

Permintaan maaf tersebut diyakini akan mengurangi kegelisahan dan keresahan di masyarakat.

"Prinsip saling menghormati harus dikedepankan. Kami sangat menghormati Nasdem dan pak Surya Paloh. Secara resiprokal, tentu kami pun merasa perlu dihormati secara proporsional," tutur Saleh.

Saleh mengatakan PAN menghormati langkah Gerindra, PKS, dan Demokrat dalam menyikapi persoalan ini. Termasuk jika ketiga partai tersebut berencana tempuh jalur hukum. Selama langkah yang diambil sesuai dengan koridor hukum dan demokrasi, PAN akan menghargainya.

"Sepintas saya dengar, teman-teman dari Gerindra, Demokrat, dan PKS akan menempuh jalur hukum. Ada juga yang mengatakan akan melaporkan ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan). Saya kira, itu sah-sah saja. Silakan, kita akan menghormati pilihan-pilihan teman-teman tersebut," tutur Saleh.

Di internal PAN sendiri, kata dia, sejak beredarnya video tersebut sudah ada keinginan untuk menempuh jalur hukum. Namun sebagian ada yang meminta agar Victor diberi kesempatan untuk meminta maaf.

"Kalaupun nanti ada langkah hukum, PAN memastikan bukan untuk menambah kisruh suasana, tetapi lebih pada pembelajaran politik dan hukum bagi semua. Sebab, di dalam demokrasi, semua orang sama di mata hukum dan pemerintahan," kata Saleh.***