PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Makin maraknya Penyadang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti Gelandangan dan pengemis (gepeng) dan anak punk akhir-akhir ini di Kota Pekanbaru, diakui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pekanbaru kewalahan untuk mengatasinya dalam hal penertiban dan juga dari sisi penganggarannya dianggap minim.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Pekanbaru, Khairani. 

" Anggaran untuk Dinsos termasuk dana operasional shalter dan lainnya hanya Rp400 juta di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Untuk itu kita terpaksa akan memilah-memilah para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang berkeliaran di Pekanbaru," kata Khairani ketika dikonfirmasi dikantor DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (14/2)

Khairani mengaku dibanding 2016 kemaren PMKS ditampung semua ke shelter, dan kita kewalahan dari sisi anggaran. " untuk itu tahun 2017 ini kita akan pilah-pilah lagi PMKS yang betul-betul patut untuk kita tampung dan diberikan pembinaan, dan bagi yang tidak kita akan kembalikan kepada pihak keluarga," jelasnya.

Untuk anggaran Shelter yang hanya mencapai Rp400 juta tersebut, diakui Khairani tidak cukup, namun pihaknya tetap berupaya menertiban PMKS seperti gepeng dan anak punk yang ada di Pekanbaru.

" Anggaran untuk Shelter lebih kurang Rp400 juta, sudah termasuk untuk biaya sandang, pangan, biaya security dan THL, memang angka segitu tidak menyukupi, tapi inilah yang akan kita upayakan, mudah-mudahan kita bisa menertibkan gepeng yang ada," ungkapnya.

Untuk operasional Shelter, Khairani menargetkan akhir Februari 2017 ini sudah bisa dijalankan kembali, mengigat pada Agustus 2016 lalu, Shelter yang berada di Simpang Tiga Pekanbaru ini sempat tidak beroperasi kerena tidak ada anggaran operasional penanganan PMKS yang telah ditertibkan.

" Untuk operasinalnya kita masih menunggu SOP, ketentuan mekanisme yang ada, kita usahan akhir Februari ini, karena kita juga sedang mencari orang-orang yang ahli terhadap hasil Assesmen kita, misalnya masalah fiskologi anak tentu ke orang yang ahli dibidang fiskologi yang kita arahkan, kalau dia kasus kekerasan rumah tangga ada pulak nantinya," sebutnya.

Disamping itu, Khairanj juga berharap peran serta masyarakat untuk menekan atau meminimalisir PMKS agar tidak terus menjamur.

" Kita harapkan peran serta masyarakat, jangan memberi kepada orang yang ngaku-ngaku gepeng dan meminta sumbangan dengan berbagai alasan, seperti ngak ada uang pulang kampung segala macamnya tidak ada itu, hanya modus saja," bebernya 

Menurut Khairani lagi, sumbangan masyarakat diharapkan disalurkan ketempat-tempat resmi dan terdaftar di Dinas Sosial.

"Kasilah sumbangan ke tempat atau panti-panti, tapi ingat setiap pemberian ke panti apapun itu bentuknya tolong dicek ke Dinsos lagi, panti tersebut masih aktif atau tidak, layak atau tidak, bahkan kalau menemukan hal-hal yang mencurigakan silah lapor kekita, Baik Dinsos Pekanbaru maupun Dinsos Provinsi, karena Panti yang aktif saat ini hanya 22 panti, sementara yang tidak aktif terus akan kita cek, apakah masih tetap jalan atau tidak," jelasnya. (Eza)