Sabtu, 04 Januari 2025
  • Home
  • PEKANBARU
  • Tak Terpakai, OPD Diingatkan Jangan Anggarkan Biaya Operasional Kendaraan
Senin, 13 Maret 2017 14:06:00

Tak Terpakai, OPD Diingatkan Jangan Anggarkan Biaya Operasional Kendaraan

Oleh: Firman Tanjung
Senin, 13 Maret 2017 14:06:00
BAGIKAN:
Kendaraan jenis Pickup mangkrak di pekarangan Satpol PP kondisinya memprihatinkan.
 
PEKANBARU (POROSRIAU.COM) - Apabila aset bergerak seperti mobil atau sepeda motor sudah tidak terpakai lagi, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan diingatkan agar tidak menganggarkan dana operasional kendaraan tersebut.
 
"Tidak bisa dipakai itu yang pertama karena faktor usia kendaraan, karena sudah terlalu lama. Kan ada ketentuannya, sudah sekian tahun, kalau dipelihara terus, mungkin biayanya terlalu tinggi.., makanya kita usulkan penghapusan aset. Apalagi dia pengakuannya sudah mangkrak, kalau mangkrak kan berarti sudah tidak bisa diperbaiki. Cuman kalau sudah tidak bisa diperbaiki, jangan dikeluarkan lagi biaya operasionalnya," ujar Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  (BPKAD), Kota Pekanbaru, Dino Prima kepada POROSRIAU.COM, Senin (13/3/2017).
 
Terkait enam kendaraan yang mangkrak dilingkungan Satpol PP Kota Pekanbaru, saat ditanya apakah Satpol PP sudah mengajukan usulan penghapusan aset ke pihak BPKAD, dikatakan Kabid Aset, Dino Prima.
 
"Sampai hari ini belum kita terima, tidak tahu lah kalau besok," ucapnya.
 
Dijelaskan Kabid Aset, Dino Prima, aturan terkait aset berlaku sama, baik dijajaran eksekutif mapun legislatif.
 
"Dia tetap saja (sama,red), siapapun. Apakah mobil diluar pemerintah yang makai, berarti mekanismenya pinjam pakai. Ketika dia sudah tidak dipakai lagi, sudah ditarik atau sudah dikembalikan. Dia tercatatnya di SKPD mana, dia harus dikembalikan ke SKPD itu. Ditarik oleh Tim Yustisi, Tm Yustisi harus mengembalikan kepada pengelolanya, artinya disini pak Sekko. Setelah itu, kebijakannya seperti apa, apakah dikembalikan ke SKPD nya atau ditunjuk ada SKPD yang membutuhkan," jelasnya.
 
Ketika disinggung berapa banyak kendaraan, baik roda dua maupun roda empat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, dikatakan Dino Prima.
 
"Banyak, data itu data, cuman kita rekap dulu. Mobil ratusan, untuk sepeda motor sama, ratusan juga," tutupnya.
 
Dilain sisi, Kepala Badan (Kaban) Satpol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian kepada wartawan mengakui, mobil jenis pickup tersebut mangkrak sejak tahun lalu, karena kondisinya dalam keadaan rusak.
 
"Sejak tahun lalu sudah tidak kita operasikan, kondisinya rusak. Sedangkan biaya untuk memperbaikinya tidak ada," ungkap Zulfahmi Adrian.
 
Menurut Zulfahmi Adrian, apabila diperbaiki akan membutuhkan dana yang cukup besar, selain itu, jika dipaksakan untuk perbaikan kondisinya juga tidak maksimal. 
 
"Besar biaya perbaikannya, kita perbaiki pun tidak juga maksimal. Kita perbaiki nanti bagian yang rusak, bila dioperasionalkan dinilai juga membahayakan jiwa personil kita yang menggunakannya," ujarnya.
 
Dengan kondisi kendaraan saat ini, pihaknya tengah membuat telaah staf untuk penghapusan aset. "Lebih baik kita hapuskan asetnya dan dilelang, karena dana berbaikannya cukup besar," sebut Zulfahmi.
 
Terhadap kendaraan yang masih beroperasi kata Zulfahmi tidak ada biaya perawatan, akibat tidak adanya anggaran. Ketika disinggung apakah ditahun ini ada anggaran pengadaan kendaraan operasional, dia mengatakan tidak ada. 
 
"Anggaran yang ada cuman untuk perawatan ringan saja, seperti servis dan ganti oli. Tahun ini tidak ada kita membeli kendaraan operasional baru, ditahun lalu kita mendapat bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DKA,red) jenis mobil Pick Up," terangnya.(fir)
Editor: Firman Tanjung

  Berita Terkait
  • Kepsek SMPN 14 Dumai Coreng Dunia Pendidikan

    9 tahun lalu

    DUMAI (POROSRIAU.com) –Sikap Bijaksana Drs.Yunir Kepala Sekolah SMPN 14 Dumai, di nilai tidak terpuji, karena perilaku yang di buatnya telah mencoreng dunia pendidikan dengan mengabaikan sura

  • Jemput Bola Kejar Dana APBN, Wakil Bupati Dan Ketua DPRD Meranti Beserta Kepala Desa Sambangi Beberapa Kementrian

    7 tahun lalu

    Kondisi APBD Kepulauan Meranti yang terus menurun kini berkisar diangka 1.1 Triliun rupiah dinilai tak cukup untuk menggesa pembangunan Kabupaten dalam rangka mengejar ketertinggalan, apalagi sebagai Kabupaten baru yang masih seumur jagung.

  • Palsukan Tanda Tangan, Mantan Kabag Keuangan PDAM Dumai Curi Uang Negara

    8 tahun lalu

    DUMAI (POROSRIAU.com) – Okt mantan Karyawan di Kantor PDAM Tirta Dumai Bersemai telah menghilangkan diri sejak tahun 2015 lalu karena lakukan perbutan melanggar hukum, yakni dengan memalsukan

  • Pemerintah Diminta Perhatikan PDAM Dumai Yang Sedang 'Sakit'

    8 tahun lalu

    Dumai (PorosRiau.Com) - Pemerintah diminta memperhatikan kondisi PDAM Dumai yang saat ini benar-benar sudah memperihatinkan, karena dinilai memiliki peran yang penting untuk mengalirkan air kemasyarakat.

  • Bupati Inhu Periksa Mobnas Yang Dikembalikan Pejabat Terkena Mutasi

    8 tahun lalu

    Inhu (Porosriau.Com) -Tampak Bupati Inhu H Yopi Arianto memeriksa langsung sejumlah kendaraan dinas yang biasa digunakan para pejabat dilingkungan Pemkab Inhu, Selasa (13/9) di halaman Kantor Bupati Inhu. Pemeriksaan ini merupakan tindaklanjut dari instru

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2025 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.