PANGKALAN KURAS (POROSRIAU.COM)— Permasalahan parkir di Kecamatan Pangkalan Kuras menjadi persoalan baru sebab surat penunjukan atas pengelola parkir atas nama Z sudah berakhir pada tahun 2017 lalu, namun sampai saat ini pengelolaan parkir tetap saja masih berjalan walaupun sudah tidak memiliki izin yang baru.

Hal ini menjadi permasalahan baru bagi pengelolaan parkir di Kecamatan Pangkalan Kuras tepatnya di Kelurahan Sorek Satu. Tentunya dengan kejadian tersebut pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan diminta tegas menyelesaikan persoalan tersebut, sebab banyak sekali pengelola ingin merebutkan lahan parkir yang berdomisil di Kelurahan Sorek Satu itu.

Terkait permasalahan itu, salah seorang tokoh masyarakat Sorek Satu, Sudirman, Senin (15/1/2017) kepada POROSRIAU.COM mengatakan, bahwa persoalan ini seharusnya tidak perlu terjadi kalau Dinas Perhubungan tidak lamban mengambil keputusan dalam  pengelolaan parkir di sorek satu ini, terlebih pengelolaan parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pelalawan.

Disebutkannya, bahwa seharusnya Dinas Perhubungan mengabil kebijakan dalam mengatur pengelolaan parkir di Kecamatan Pangkalan Kuras ini, sebab jangan sampai menjadi polemik permasalahan pengelolaan lahan parkir.

“ Kita harap aturannya jelas, jangan sampai menjadi polemik pengelolaan lahan parkir ini,”terangnya.

Hal senada juga disampaikan, Tokoh Pemuda Sorek Satu, Parjo menyebutkan, pengelolaan parkir di Kelurahan Sorek Satu ini harus dilakukan secara transparan, jangan sampai terjadi persoalan yang merugikan pengelolaan itu sendiri.

“ Bisa saja kalau memang ada yang sanggup untuk pengelolaan parkir ini, dilelangkan saja atau ditenderkan, tentunya dengan transparan,” ujarnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi kepada salah satu petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan, Lukman mengatakan, untuk pengelolaan parkir di Kecamatan Pangkalan Kuras tepatnya di Kelurahan Sorek Satu memang sudah berakhir pada tahun 2017 lalu.

“ Kita membuka pintu untuk semua pengelola parkir, namun semua itu harus sesuai aturan, terlebih syarat yang harus di penuhi yakni harus diketahui Lurah dan Camat. Kita juga tidak mau di intervensi dari pihak manapun,”

Sambungnya, dalam pengelolaan parkir tahun ini, pihaknya akan melakukan sistem kontrak pertahun, namun untuk nilai kontrak masih dalam pengkajian bisa saja nilai kontrak yang ditawarkan di atas Tiga Puluh Enam Juta Rupiah dalam satu tahun.

“ Untuk pengelolaan parkir di Kelurahan Sorek Satu saat ini sudah ada yang mendaftar, namun untuk nilai kontrak masih dalam pertimbangan, kita ingin transparan dalam pengelolaan parkir ini,” tegasnya.  (Dian)