KUALA KAMPAR (POROSRIAU.COM)—Penolakan terkait Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Trisetia Usahamandiri (PT TSum) di Pulau Mendol Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan mulai kebajiran dukungan.

Kali ini melalui Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Laskar Boedak Melayu Nusantara Panglima Bungsu (LBMN PB) Propinsi Riau menolak keras HGU PT Tsum. Selain itu, meminta Pemerintah Daerah secepatnya membantalkan Sertipikat HGU PT Tsum.

Kepada Porosriau.com, Jumat ( 25/05). Ketua DPW Panglima Bungsu Propinsi Riau Supian Susanto, mengatakan sangat disayangkan sekali dengan dikeluarkannya HGU PT Tsum yang berada di Kuala Kampar ini, tentunya dengan beroperasinya perusahan itu akan berdampak terhadap para petani.

“Kita merasa terinjak harga diri ketika perusahaan ini beroperasi, bahkan tidak berpihak kepada petani, sebab masyarakat di Kecamatan Kuala Kampar khususnya Pulau Mendol hidup dengan bertani di kawasan tersebut,”terangnya.  

Sambung Supian pemuda asli pulau mendol ini akan berjuang bersama masyarakat menolak HGU PT Tsum yang tidak berpihak kepada para petani. Terlebih beberapa waktu lalu sudah bergerak pemuda dan masyarakat melakukan aksi terkait penolakan HGU PT Tsum.

Dijelaskannya, sudah banyak perusahan-perusahan yang sering merugikan masyarakat, hal itu diakibatkan kurangnya keberpihakan beberapa elemen pemerintah terhadap masyarakat sehingga akan mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan jika dibiarkan.

Hal senada disampaikan Lawyer Panglima Bungsu, Andi Mahadi menegaskan akan memantau terus perkembangan PT Tsum, jika PT Tsum ini tetap beroperasi akan membawanya keranah hukum sebab peraturan menteri LHK tidak membenarkan sawit dilahan gambut.

“Permasalahan ini harus di kejar sampai ke akarnya, seperti adanya elemen pemerintah tertentu yang tidak pro terhadap rakyat, berakibat keluarnya HGU perusahan di pulau mendol, terlebih pemerintah bertagung jawab atas keluarnya HGU PT Tsum dan juga berwenang membatalkan HGU PT Tsum,”ujarnya.

Sementara itu, Sekjen LBMN PB Propinsi Riau Muhammad Ali menambahkan permasalahan ini akan terus ditindak lanjuti, tentunya kalau perlu akan melakukan aksi di depan kantor Bupati Pelalawan agar secepatnya membatalkan HGU PT Tsum.

“Ini akan merugikan masyarakat pulau mendol yang sehari hari menafkahi keluarganya melalui bertani,”tegasnya. (rik)