SIAK(POROSRIAU.COM)– Maraknya sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan di kabupaten Siak ‎membuat Ketua Komisi II DPRD Siak angkat bicara. Pasalnya, dari kasus yang ada selama ini, masyarakat kecil harus menanggung akibatnya.

“Setiap kasus konflik lahan di Siak selama ini, masyarakat kecil yang harus menanggung akibatnya. Seolah-olah, hukum itu tajam ke masyarakat kecil, namun tumpul ke perusahaan,” lontar Ariadi Tarigan Ketua Komisi II DPRD Siak saat dikonfirmasi Ambarawapos.com Selasa (15/11/2016) usai Hearing terkait sengketa lahan‎ masyarakat Kecamatan Sungai Mandau dengan PT RAPP.

Tentunya, pernyataan tersebut punya alasan yang kuat bagi Ketua Komisi II itu. Menurutnya, kasus konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan, tidak ada perusahaan yang kalah dalam permasalahan konflik tersebut.

“Setiap ada konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan selama ini, belum pernah kita lihat perusahaan yang diadili secara hukum. Namun sebaliknya‎, masyarakat kecil akhirnya yang harus menanggung akibatnya hingga harus menjalani aktivitasnya di dalam jeruji besi alias di penjara,” kata Ariadi Tarigan.

‎Ariadi Tarigan berharap kepada perusahaan agar mengedepankan musyawarah bila mana ada konflik lahannya dengan masyarakat. Sehingga, tidak ada masyarakat tidak ada yang jadi korban hukum karena ketidak tahuannya itu.

“Saya berharap kepada 9 perusahaan Konsesi yang ada di ‎kabupaten Siak ini, agar lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Masyarakat kita ini kebanyakan tidak tahu batas lahan perusahaan dengan lahan mereka, kalau ada konflik langsung ditindak lanjuti secara hukum, lama-lama masyarakat kita banyak yang masuk penjara dong,” harap Wakil Rakyat Politisi Hanura itu.

Lebih lanjut Ariadi ‎menjelaskan, pihaknya akan menyurati Menteri terkait masalah konflik lahan RAPP itu. Ia juga mengatakan, konflik tersebut timbul akibat tidak adanya tapal batas luar dan dalam pada lahan perusahaan tersebut.

“Kita akan surati Menteri dalam menyikapi masalah ini, karena selama ini lahan perusahaan masih belum memiliki tapal batas luar dan dalam. Sehingga, masyarakat sulit untuk mengetahui sampai di mana batas areal perusahaan (RAPP) itu. Kalau hal ini dibiarkan saja, konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan tak pernah habis,” tukasnya. (Koko)‎