SIAK (POROSRIAU.COM) - Terkait adanya dugaan penyimpangan dana perjalanan Dinas Pemkab Siak anggaran tahun 2015 kepala Inspektorat Siak Faly Wurendorasto,  menyebut kasus tersebut sudah ditindaklanjuti pihaknya. 

Hebatnya, ‎Faly menyebutkan SKPD yang melakukan penyimpangan dana sudah mengembalikan uang, namun dia tidak menyebutkan apa nama SKPD itu.

"Itu kan kasus tahun 2015 lalu, dan kasus tersebut sudah kita tindak lanjuti. Bahkan sudah ada yang  mengembalikan dana tersebut," ungkap Faly Wurendarasto kepala Inspektorat kabupaten Siak saat dikonfirmasi Poros Riau.com melalui saluran telefon genggamnya tanpa menjelaskan Ben 17 (tanda bukti pengembalian uang, red), Jum'at (17/3/2017).

Ketika ditanya SKPD mana yang sudah mengembalikan dan jumlahnya berapa, Faly menegaskan bahwa ia tidak memegang datanya. Faly juga mengarahkan media ini untuk konfirmasi langsung dengan BPKP.

"Kalau jumlahnya dan dari SKPD mana saya tak tahu karena saya tidak megang data, saya lagi ada acara dengan KPK di Grand Mempura. kenapa gak konfirmasi langsung sama BPKP Propinsi Riau aja, meraka kan ada datanya," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, kembali menemukan dugaan penyelewengan penggunaan anggaran Negara dalam perjalanan dinas pemerintah daerah Kabupaten Siak tahun 2015 sebesar Rp541.575. 256. Penyelewengan anggaran perjalanan dinas para pejabat Pemda Siak tahun 2015 ini terungkap, saat Lembaga Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat, RECLASEERING INDONESIA, beberapa waktu lalu menerima salinan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2015, Nomor: 07.C/LHP/XVIII. PEK/6/2016 tanggal 8 Juni 2016.

Dalam laporan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 24 objek pemeriksaan di jajaran pemerintah. Berdasarkan temuan itu, terungkap bahwa dari hasil pemeriksaan, terdapat hal yang sangat signifikan yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai perjalanan dinas. Pada perjalanan dinas ditemukan kerugian negara dan/atau daerah sebagai akibat penyimpangan perjalanan dinas sebanyak 114 kasus. (Koko)