Minggu, 24 Mei 2026
  • Home
  • SIAK
  • Ismail Amir Sebut Pengelolaan CSR Perusahaan Diduga Ada Penyimpangan
Senin, 19 Juni 2017 20:37:00

Ismail Amir Sebut Pengelolaan CSR Perusahaan Diduga Ada Penyimpangan

Oleh: KOKO
Senin, 19 Juni 2017 20:37:00
BAGIKAN:
KOKO
Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Siak Ismail Amir SH m

SIAK (POROSRIAU.COM) - Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Siak Ismail Amir SH menyoroti dana CSR Perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak  pengelolaannya tidak transparan. Sehingga disinyalir ada penyimpangan serta penyalahgunaan dana tersebut.

Hal itu disampaikan politisi partai besutan Wiranto kepada Porosriau.com minggu (18/6/2017). Dikatakannya, dana CSR selama ini tidak jelas sehingga masyarakat masih berharap kepada Pemerintah daerah.

“Dana CSR perusahaan selama ini tak jelas, sehingga masyarakat masih berharap dapat bantuan dari pihak pemerintah, kalau hanya mengharapkan APBD manalah mungkin apalagi APBD Siak semakin turun tajam,” ungkap pria yang akrab dipanggil panglimo ini.

Ismail juga mengatakan, semenjak perda TJSL/CSR sejak 2014 seharusnya 6 sesudah itu harus di buat perbupnya sebagai juknis. Namun, sampai saat ini belum ada peraturan Bupati.

“Lalu di angkat kepala Bappeda sebagai ketua CSR Siak. Pengangkatan tersebut berdasarkan aturan apa? inilah yang  perlu di audit. Maka pandangan saya, hal ini disinyalir ada penyimpangan dan penyalahgunaan jabatan,” ujar Panglimo.

Lebih jauh Ismail menjelaskan, besar kecilnya CSR perusahaan yang akan di salurkan ke masyarakat bisa di duga ada nego sebelumnya.

“Andai sesuai peraturan daerah tak bayar, kalau kecil dananya di buat, dan ini lah yang disinyalir bisa nego dengan ketua CSR, karena selama ini tak pernah transparan masalah CSR Perusahaan yang ada di Siak ini,” tukas Panglimo.(koko)

Editor: Chaviz

  Berita Terkait
  • Komisi IV Meradang, Ismail Amir Sebut Managemen Pemkab Siak Bobrok

    8 tahun lalu

    Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak, Riau meradang. Pasalnya, rencana eksekusi terhadap perusahaan Cangkang yang diduga belum mengantongi izin di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) batal dilakukan. Kekecewaan itu terun

  • Diduga Rekayasa Kasus Baznas Dumai, Ardi Sebut Seizin Jaksa

    3 tahun lalu

    Perencanaan atas dasar kejahatan atau persekongkolan terindikasi kuat pada kasus dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Baznas Dumai Tahun Anggaran 2019 hingga 2021 yang berdampak timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp1.420.405.500,00. Ardi

  • Sidang Karhutla PT JJP, Saksi Ahli Sebut Ada Alasan Pemaaf Bagi Coorporasi

    10 tahun lalu

    Mendengarkan pendapat saksi ahli yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perkara Karhutla yang diduga dilakukan oleh Coorporasi PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP), kembali di gelar di PN Rokan Hilir pada Senen Tangal 21/11/2016.

  • Diduga Perjalanan Dinas Pemkab Siak Tidak Sesuai Fakta, Ganda dan Fiktif

    9 tahun lalu

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, kembali menemukan dugaan penyelewengan penggunaan anggaran Negara dalam perjalanan dinas pemerintah daerah Kabupaten Siak tahun 2015 sebesar Rp541.575. 256. Penyelewengan anggaran perjalanan dina

  • Aktivis '98 Desak Presiden Probowo Tindak Gubernur Riau Terkait Tambang Ilegal di Hutan Lindung

    10 bulan lalu

    PEKANBARU,POROSRIAU.COM – Tekanan publik terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, terkait dugaan korupsi dan pencucian uang dalam operasi tambang granit ilegal di kawasan hutan semakin menguat. Erwi

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2026 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.