SIAK (POROSRIAU.COM) - Melalui hearing yang digelar oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak bersama sejumlah Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Ormas Masyarakat Peduli Kabupaten Siak (MPKS), Selasa (21/3/2017) siang. Ormas MPKS mendesak agar kiranya seluruh BUMD yang ada di Kabupaten Siak bisa lebih serius lagi dalam mengelola uang/modal yang telah diinvestasikan oleh Pemda. Sehingga nantinya BUMD-BUMD yang ada itu bisa benar-benar menjadi motor (penggerak, red) dalam menunjang pembangunan serta kemajuan daerah.

Demikian disampaikan Ketua Umum Ormas MPKS Wan Hamzah, dirinya menilai bahwasanya sampai hari ini keberadaan BUMD di Kabupaten Siak belum menunjukkan performanya sebagai pelopor/pendobrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal sudah cukup banyak uang rakyat alias APBD yang dikucurkan untuk pendirian serta pengembangan BUMD tersebut.

"Pada kesempatan (hearing, red) ini, kami dari Ormas MPKS meminta kepada para Komisaris dan Direktur di BUMD Kabupaten Siak, agar bisa lebih serius lagi dalam mengelola uang/modal yang telah dikucurkan oleh Pemda Siak, sehingga nantinya BUMD-BUMD yang ada ini bisa benar-benar menjadi pelopor penyumbang PAD di Negeri Istana ini," tegas Wan Hamzah.

Pada hearing yang digelar sekitar Tiga jam di ruang rapat Komisi II DPRD Siak itu, turut hadir Asisten II Setdakab Siak H Syafrilenti Saleh, Ketua Komisi II DPRD Siak Syamsurizal, Wakil Ketua Komisi II DPRD Siak Ariadi Tarigan, Sekretaris Komisi II DPRD Siak Muhtarom SAg, Direktur PT BSP Pertamina Hulu Bismantoro, Direktur PT Persi, Direktur KITB, Direktur PD SPS, Perwakilan PT SPE, Ketua Umum Ormas MPKS Wan Hamzah beserta anggota, serta sejumlah Wartawan dari berbagai Media.

Di samping membahas soal BUMD, hearing tersebut juga membicarakan soal penunjukan Dewan Komisaris di BUMD Siak yang pada beberapa waktu lalu dilakukan oleh Pemda Siak. Mengingat para Komisaris yang telah ditunjuk itu, beberapa orang diantaranya adalah para mantan Pejabat di lingkungan Pemkab Siak. Bahkan ada juga yang merupakan mantan anggota Legislatif dari salah satu Partai Politik (Parpol). Sementara proses penunjukkan Dewan Komisaris di BUMD Siak itu dikabarkan tanpa melalui fit and proper test serta uji materi secara terbuka yang diketahui oleh publik.

"Melalui hearing ini, kami juga meminta kiranya Pemda Siak bisa memaparkan serta menjelaskan soal proses penunjukkan Dewan Komisaris di BUMD Siak, dan bagi para Direktur kami minta untuk bisa menyampaikan berapa besar PAD yang telah disumbangkan untuk Kabupaten Siak selama ini," lanjut Wan Hamzah.

Menanggapi soal penujukkan (penetapan, red) Dewan Komisaris di BUMD Kabupaten Siak itu, Asisten II Setdakab Siak H Syafrilenti menjelaskan, bahwasanya proses penunjukkan Dewan Komisaris itu sudah dilakukan sesuai prosedur. Meskipun proses penujukannya tidak disertai dengan dilakukannya fit and proper test.

"Terkait soal penunjukkan Dewan Komisaris di BUMD Siak itu semua sudah dilakukan sesuai ketentuan, dan saat ini tidak ada lagi dijabat oleh ASN maupun PNS, sedangkan proses penetapan dan pengangkatannya merupakan hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), " terang Syafrilenti.

Berdasarkan data yang dikantongi Ormas MPKS, seluruh Perusahaan Daerah dan BUMD yang saat ini beroperasi di wilayah Kabupaten Siak didirikan dengan menggunakan "Uang Rakyat" (APBD Siak, red) yang tidak sedikit. Bahkan ada yang mencapai puluhan miliar rupiah. Berikut besaran nilai investasi yang telah dikucurkan Pemda Siak.

Untuk:
1. PD Sarana Pembangunan Siak (SPS) sebesar Rp15.000.000.000.00.
2. PT Permodalan Siak (Persi) sebesar Rp30.000.000.000.00.
3. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) sebesar Rp30.000.000.000.00.
4. PT Siak Pertambangan Energi (SPE) sebesar Rp17.000.000.000.00.
5. PT Bank Riau sebesar Rp3.000.000.000.00.
(Atok)