DUMAI,POROSRIAU.COM- Sejumlah kasus dugaan korupsi Walikota Dumai, Paisal SKM, mendapat atensi serius dari AMAK Riau.Upaya menggesa prosesnya, dalam waktu dekat ini akan melakukan konfirmasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian disampaikan Koordinator AMAK Riau, Fatahuddin saat diminta sikapnya terkait dugaan sejumlah kasus korupsi Walikota Dumai, Paisal SKM yang ditaksir telah mengakibatkan kerugian keuangan negara milyaran rupiah tersebut.

Dijelaskan Fatahuddin, kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik itu harus dibuat terang benderang. Sudah sejauh mana, lanjut Fatahuddin, perkembangan kasus tersebut di KPK.

“Sekarang kondisinya, orang nomor satu di Kota Dumai lagi ‘tersandera’ dengan sejumlah kasus yang serius menjeratnya. Konsekuensinya, terkikisnya kepercayaan publik terhadap Paisal sebagai pemimpin di lingkungan pemerintahan Kota Dumai. Ini sangat berbahaya sekali.  Olehkarenanya, kita upayakan sesegera mungkin untuk konfirmasi langsung ke KPK. Kita akan pertanyakan, sudah sejauh mana keberlanjutan prosesnya. Ini harus dibuat terang benderang,” tegas Fatahuddin

“Hampir 2 tahun sudah berlalu.Apakah kasus itu masih dalam tahap Pulbaket di Dumas atau sudah ditingkatkan pada tahap penyelidikan. Dan, tidak tertutup kemungkinan juga, laporan tersebut tidak cukup bukti untuk diproses. Kemungkinan-kemungkinan itu masih berseliwer di asumsi kita, sebab belum diperolehnya  informasi pasti. Untuk itu, sekali lagi kita tegaskan bahwa sangat dibutuhkan aksi untuk memvalidasinya,” imbuh Fatahuddin menjelaskan.

Sebagaimana diketahui,kasus yang dilaporkan yaitu, Pembayaran lahan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Dinas Perhubungan Kota Dumai dan dugaan penyalahgunaan kewenangan terhadap CSR Pembangunan jalan di Kecamatan Sungai Sembilan. Selain itu, ada kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Pembangunan DIC dan kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan pada pemungutan infak beras ASN untuk kepentingan politik.

Informasi ini diperoleh wartawan dari dokumen laporan pengaduan masyarakat ke KPK  oleh Aliansi Rakyat Untuk Keadilan (ARUK) Kota Dumai tertanggal 03 Februari 2023. Kemudian, KPK meresponnya pada tanggal 15 Februari 2023. Dengan nomor surat R/760/PM.00.00/30.35/02/2023, KPK meminta pelapor untuk melengkapi dokumen pendukung dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan, antara lain uraian fakta peristiwa dan data atau informasi yang relevan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkan. Memenuhi permintaan KPK, ARUK kemudian melengkapi dokumen pengaduan tersebut pada laporan kedua tertanggal 13 Oktober 2023.

Sebelumnya, praktisi hukum, Noor Aufa , SH., C.LA kepada wartawan menjelaskan, sebagai langkah berikutnya, setelah kasus tersebut dilaporkan, seharusnya pelapor melakukan konfirmasi ulang terkait perkembangan pelaporan yang telah dilaksanakan.

”Apakah  sudah sampai ke tahap penyelidikan atau masih dalam proses pengaduan belaka. Proses ini harus ditanyakan oleh pihak pelapor,”jelasnya

Dipihak lain, juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto saat dikonfirmasi wartawan terkait sejauh mana proses laporan tersebut, pihaknya menjelaskan tidak memiliki akses terkait pelaporan yang masuk. “Saya tidak memiliki akses terkait pelaporan yang masuk maupun perkara ditahap penyelidikan. Yang jelas, belum ada perkara dimaksud di tahap penyidikan,” terangnya

Disisi lain, sangat disayangkan, dalam hal penguatan informasi, Walikota Dumai, Paisal SKM terkesan menutupi. Soalnya,alih-alih menjawab konfirmasi wartawan melalui Whatts Up terkait laporan tersebut, Paisal mengambil sikap memblokir nomor kontak wartawan. (rul)