Kamis, 15 Juni 2017 20:13:00
Diduga Ada Pungli, Komisi II Arahkan OTT di Terminal BRPS Pekanbaru
Oleh: Eza
Kamis, 15 Juni 2017 20:13:00
![](http://porosriau.com/photo/berita/dir062017/236_Diduga-Ada-Pungli--Komisi-II-Arahkan-OTT-di-Terminal-BRPS-Pekanbaru.jpg)
PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri SE, mengarahkan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pelaku pungli yang berada di terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) Pekanbaru.
Arahan ini menyusul tidak ditemukannya pelaku pungli saat tim gabungan yang terdiri dari Polresta Pekanbaru, Satpol PP dan Disperindag Pekanbaru, menggelar Inspeksi Mendadak (Sidak) di terminal BRPS Pekanbaru, Selasa (13/6) dini hari tadi.
"Bagusnya kita arahkan OTT supaya terbuka semua. Karena banyak oknum yang bermain. Saya kira ini pasti dilakukan orang dalam juga. Masa ngga ketemu. Bohong aja, tidak mungkin tidak ketemu," kata Azwendi, saat dikonfirmasi melalui selularnya.
Menurut Azwendi, terminal BRPS Pekanbaru saat ini dinilai sudah tidak aman dan tidak nyaman lagi bagi para pedagang. Hal ini kata Politisi Demokrat itu, perlu perhatian serius dan melakukan penindakan karena proses pungli ini sudah berlangsung lama.
"Karena sudah lama mengapa didiamkan. Informasi (pungli,red) yang dilaporkan oleh pedagang itu sudah berlangsung lama. Disini kesannya seperti ada pembiaran, karena baru dini hari tadi ditindak, berarti terbukti bahwa di tempat itu (BRPS,red) benar terjadi pungutan liar," tegasnya.
Azwendi juga mendesak, Disperindag Kota Pekanbaru, untuk melakukan pendataan terhadap pedagang bongkar muat yang ada di terminal BRPS saat ini. Hal itu, untuk meminimalisir tindakan-tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.
"Kalau ini di data, artinya ada kontribusi terhadal Pemko Pekanbaru. Apalagi kita sekarang ada perda, dikaitkan kepada retribusi, jangan kesannya dibiarkan," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, aparat gabungan Polresta Pekanbaru, Satpol PP dan Disperindag menggelar inspeksi mendadak pada dini hari tadi. Dalam sidak tersebut, petugas mendata 300 pedagang yang ada di Terminal BRPS.
Dari pengakuan pedagang, mereka diwajibkan membayar uang sebesar Rp15 ribu sampai Rp20 ribu per hari oleh kelompok-kelompok yang melakukan pungli.
Beban uang itu menurut pelaku pungli digunakan sebagai uang kebersihan, lampu, lapak jualan serta uang parkir yang diberlakukan dari pukul 22.00 WIB malam sampai pukul 02.00 WIB dinihari. Selama operasi sidak, petugas mengaku belum menemukan pelaku pungli yang dicari. (Eza)
Editor: Chaviz
![](http://porosriau.com/resizeimage.php?filename=photo/berita/dir022017/7104_Pengelolaan-BRPS-Tak-Maksimal--DPRD-Persilahkan-Pusat-Ambil-Alih.jpg&width=300&height=0)
Pengelolaan BRPS Tak Maksimal, DPRD Persilahkan Pusat Ambil Alih
8 tahun laluPEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri mengaku memang selama ini pengelolaan terminal Bandar Raya Payung Sekaki ( BRPS) yang megah tidak berfungsi maksimal. Pasalnya sejak Januari 2017 lalu, pengelolaan termin
![](http://porosriau.com/resizeimage.php?filename=photo/berita/dir032017/6322_Terminal-Bayangan-Kian-Menjamur--DPRD-Tuding-Kinerja-Dishub---039-Lemah--039-.jpg&width=300&height=0)
Terminal Bayangan Kian Menjamur, DPRD Tuding Kinerja Dishub 'Lemah'
8 tahun laluTerminal bayangan terus saja menjadi sorotan tajam di kalangan legislatif. Pasalnya persoalan lama yang tidak tertangani sampai hari ini juga termasuk kondisi terminal bayangan kian menjamur.
![](http://porosriau.com/resizeimage.php?filename=photo/berita/dir042017/4251_Kembalikan-Fungsi-Terminal-Mayang-Terurai-Sesuai-Fungsinya.jpg&width=300&height=0)
Kembalikan Fungsi Terminal Mayang Terurai Sesuai Fungsinya
8 tahun laluAnggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan minta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru agar dapat mengembalikan fungsi Terminal Mayang Terurai Jalan Teratai yang saat ini diketahui dijadikan lapak bagi para pedagang untuk berjualan.
![](http://porosriau.com/resizeimage.php?filename=photo/berita/dir042018/8231_Komisi-III-DPR-RI-Diduga-Interpensi-Kasus-Kepemilikan-Tanah-Senilai-Rp600-Juta.jpg&width=300&height=0)
Komisi III DPR RI Diduga Interpensi Kasus Kepemilikan Tanah Senilai Rp600 Juta
7 tahun laluKasus jual-beli lahan seluas 6.987,5 meter persegi milik Yusni Tanjung (81), pemilik lahan dan juga mantan lurah atau Kepala Desa Lembah Sari, Rumbai, Pekanbaru tampaknya memasuki babak baru. Pasalnya lahan ini tampaknya terus di sengketakan oleh pihak ya
![](http://porosriau.com/resizeimage.php?filename=photo/berita/dir072018/630_Oknum-Dewan-Bawa-Pulang-Mobil-Operasional--Pengamat--Memang-Negara-ini-Punya-Nenek-Moyangnya-.jpg&width=300&height=0)
Oknum Dewan Bawa Pulang Mobil Operasional, Pengamat: Memang Negara ini Punya Nenek Moyangnya?
7 tahun laluPengamat Pemerintahan, Saiman Pakpahan, mengatakan, sikap seorang oknum anggota dewan yang diduga membawa pulang Mobil Dinas (Mobdin) operasional milik Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, tidak mencerminkan seorang negarawan.