SIAK (POROSRIAU.COM) - Semangat juang pembentukan Provinsi Riau Pesisir terus dikobarkan oleh Tim Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Riau Pesisir (BP3-RP). Mulai dari upaya lobi-lobi ke Pemerintah Pusat, penyusunan peta wilayah, hingga pengumpulan data dan dukungan dari masyarakat bawah yang ada di pelosok-pelosok desa/kampung.

Berdasarkan jumlah penduduk dan potensi alam yang dimiliki oleh Enam Kabupaten/Kota di wilayah Riau Pesisir, Tim BP3-RP yakin dan percaya jika nantinya Provinsi Riau Pesisir terbentuk, maka keenam daerah tersebut akan bisa lebih maju dan berkembang. Sebagaimana dikemukakan oleh Sekretaris Umum BP3-RP Edy Muhammad Yatim S.Sos MSi, Sabtu (8/4/2017) sore kemarin, saat melakukan sosialisasi bersama masyarakat Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak.

"Saat ini APBD Provinsi Riau hanya berkisar sekitar Rp10,4 Triliun, sementara daerah Kabupaten/Kota yang menjadi bagian dari rumah tangganya ada 12, yakni Kabupaten Inhil, Inhu, Kuansing, Kampar, Pelalawan, Rohil, Rohul, Meranti, Bengkalis, Siak, Dumai dan Pekanbaru, sehingga tidak menutup kemungkinan, program pembangunan akan terasa sangat sulit untuk digesa jika tidak ada upaya kita melakukan pemekaran/pemisahan," terang Edy Muhammad Yatim.

Dengan adanya pemekaran. Otomatis 12 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Riau akan mengecil, sehingga program-program pembangunan diharapkan bisa lebih merata dan lebih terjangkau.

"Lambatnya sektor pembangunan di sejumlah daerah di Riau (khususnya di wilayah pesisir, red) disebabkan karena wilayah Provinsi Riau terlalu besar dan luas, ditambah lagi faktor keuangan (APBD, red) yang memang dirasa sangat minim. Maka dari itu, jika daerah kita (Riau, red) ini dimekarkan, otomatis pembangunan akan lebih mudah diakomodir, karena wilayahnya semakin mengecil," lanjutnya.

Enam Kabupaten/Kota yang akan menjadi bagian dari Provinsi Riau Pesisir adalah Kabupaten Siak, Kepulauan Meranti, Bengkalis, Rohil, Dumai dan Duri. Yang mana saat ini keenam Kabupaten/Kota tersebut masih menjadi bagian dari wilayah Provinsi Riau, dan rata-rata keenam Kabupaten/Kota tersebut memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai. Sehingga kemampuan otonominya sudah tidak diragukan lagi jika nantinya benar-benar berpisah dari Provinsi Riau.

"Dengan segala potensi yang dimiliki oleh keenam Kabupaten/Kota di wilayah Riau Pesisir ini, kita yakin jika Provinsi Riau Pesisir terbentuk maka pembangunan akan lebih maju dan berkembang, oleh sebab itu saat ini Tim BP3-RP terus berjuang dan menyiapkan segala sesuatu (administrasi, red) yang diminta oleh pemerintah pusat. Dan untuk di Kabupaten Siak sudah cukup banyak dukungan yang kita dapatkan," imbuhnya lagi.

Dijelaskannya juga, bahwasanya pada awal tahun 2018 mendatang pemerintah pusat akan kembali membuka moratorium bagi daerah-daerah yang ingin mengajukan permohonan pembentukan provinsi baru. Sehingga saat ini Tim BP3-RP terus menggesa dan melakukan pengkajian serta pengumpulan dukungan dari masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah Riau Pesisir, agar upaya pembentukan Provinsi Riau Pesisir ini bisa segera terwujud.

"Kami dari BP3-RP berharap Provinsi Riau Pesisir ini bisa secepatnya terwujud. Dengan demikian proses untuk mewujudkan kesejahteraan dan pembangunan di wilayah ini dapat digesa. Apalagi sebagian daerah kita ini berada di perbatasan Singapura dan Malaysia, tentu arus globalisasi akan lebih dulu menerpa Riau Pesisir dalam era keterbukaan dunia nantinya, dan insya Allah proses pembentukan Provinsi Riau Pesisir ini sudah rampung pada tahun 2020 mendatang, karena pada awal tahun 2018 nanti, pemerintah pusat akan kembali membuka moratorium bagi daerah-daerah yang ingin mengajukan pemekaran," tutupnya. (Atok)