Sabtu, 30 Mei 2020
  • Home
  • DUMAI
  • "Karut Marut" Data Penerima Bansos Corona, Dewan Meradang
Sabtu, 02 Mei 2020 14:21:00

"Karut Marut" Data Penerima Bansos Corona, Dewan Meradang

Oleh: Muhammad Adhhari
Sabtu, 02 Mei 2020 14:21:00
BAGIKAN:
Johannes Marcus Parluhutan Tetelepta (ACI) Anggota DPRD Kota Dumai.

DUMAI, POROSRIAU.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Dumai meradang akibat data penerima bantuan sosial covid 19 yang tidak valid. Sabtu (02/05/20)

Johannes Tetelepta anggota Dewan dari fraksi Gerindra saat dikonfrimasi porosriau.com mengatakan, sudah dua kali rapat terkait data penerima bansos ini dan dia selalu meradang dan protes terhadap data yang disampaikan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Dumai.

"Iya saya meradang, dua kali rapat saya bising dan protes ke Dinas Sosial terhadap data yang mereka sampaikan ke Dewan"

Dirinya Menambahkan, hanya ingin menyampaikan kegundahan masyarakat Dumai yang hari ini benar - benar membutuhkan bantuan sosial tersebut dan tepat sasaran. 100 Milyard dana yang disisihkan dari APBD Dumai tersebut, DPRD Dumai menginginkan lebih kurang 70 ribu KK masyarakat Dumai yang diberi bantuan sosial tersebut bukan hanya 20 ribu KK saja.

"Saya hanya menyampaikan kegundahan masyarakat yang saat ini benar-benar butuh bantuan itu, dan dari 100 M tersebut kita minta lebih kurang 70 ribu KK yang dibantu bukan 20 ribu saja".

Terkahir Aci menyampaikan bahwa dirinya paling tidak suka kalau pihak-pihak terkait mengatakan data sudah valid dan sudah  ok, padahal faktanya, dilapangan masih banyak masyarakat yang membutuhkan, belum terdata sama sekali.

"Saya paling tidak dengan laporan yang mengatakan sudah valid atau ok, padahal faktanya masyarakat masih banyak yang belum terdata sama sekali". tutup aci.  (ari)

Editor: Muhammad Adhhari

  Berita Terkait
  • Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Tentang Nota Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti 2018

    3 tahun lalu

    Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, menargetkan Pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,08 Triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan meranti menargetkan sebesar Rp. 93 Milyar lebih, terjadi pe

  • Ini Program HM Wardan-Syamsudin Uti untuk Inhil

    2 tahun lalu

    Bupati Indragiri Hilir (Inhil), M Wardan didampingi Wakil Bupati, Syamsudin Uti menyampaikan program 100 hari kerjanya pada Rapat Paripurna Istimewa di aula gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (26/11/2018).

  • Disinyalir Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Rawan Penyimpangan, Benarkah?

    3 tahun lalu

    Badan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat, melalui Ketua Departemen Pers Reclasseering Indonesia Provinsi Riau Dwi Purwanto mengatakan, dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) dalam APBD di Kabupaten Siak diduga rawan korupsi dan penyimpangan.

  • Suap Di Jambi, Semua Fraksi DPRD Dapat Jatah

    3 tahun lalu

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan bahwa dalam kasus suap yang terjadi di Jambi, semua fraksi di DPRD mendapat jatah "uang ketok palu" dari pihak pejabat eksekutif. Ini dilakukan agar pihak DPRD menyetujui RAPBD Provinsi Jambi tahun

  • Kasus Toro, Dosen Fakultas Hukum UIR: Ada Unsur Penyeludupan Hukum

    2 tahun lalu

    PEKANBARU(POROSRIAU.COM)-Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR)  Dr  Nurul Huda SH MH, melihat ada kejanggalan dalam penegakan hukum, mengenai sengketa pemberitaan yang mengant

  •   komentar Pembaca
    Copyright © 2020 POROSRIAU.COM. All Rights Reserved.