Sabtu, 02 Mei 2020 14:21:00
"Karut Marut" Data Penerima Bansos Corona, Dewan Meradang
Oleh: Muhammad Adhhari
Sabtu, 02 Mei 2020 14:21:00
DUMAI, POROSRIAU.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Dumai meradang akibat data penerima bantuan sosial covid 19 yang tidak valid. Sabtu (02/05/20)
Johannes Tetelepta anggota Dewan dari fraksi Gerindra saat dikonfrimasi porosriau.com mengatakan, sudah dua kali rapat terkait data penerima bansos ini dan dia selalu meradang dan protes terhadap data yang disampaikan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Dumai.
"Iya saya meradang, dua kali rapat saya bising dan protes ke Dinas Sosial terhadap data yang mereka sampaikan ke Dewan"
Dirinya Menambahkan, hanya ingin menyampaikan kegundahan masyarakat Dumai yang hari ini benar - benar membutuhkan bantuan sosial tersebut dan tepat sasaran. 100 Milyard dana yang disisihkan dari APBD Dumai tersebut, DPRD Dumai menginginkan lebih kurang 70 ribu KK masyarakat Dumai yang diberi bantuan sosial tersebut bukan hanya 20 ribu KK saja.
"Saya hanya menyampaikan kegundahan masyarakat yang saat ini benar-benar butuh bantuan itu, dan dari 100 M tersebut kita minta lebih kurang 70 ribu KK yang dibantu bukan 20 ribu saja".
Terkahir Aci menyampaikan bahwa dirinya paling tidak suka kalau pihak-pihak terkait mengatakan data sudah valid dan sudah ok, padahal faktanya, dilapangan masih banyak masyarakat yang membutuhkan, belum terdata sama sekali.
"Saya paling tidak dengan laporan yang mengatakan sudah valid atau ok, padahal faktanya masyarakat masih banyak yang belum terdata sama sekali". tutup aci. (ari)
Editor: Muhammad Adhhari
Pandangan Umum Fraksi - Fraksi Tentang Nota Keuangan Kabupaten Kepulauan Meranti 2018
7 tahun laluPemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, menargetkan Pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,08 Triliun lebih. Pendapatan Asli Daerah Pada tahun 2018, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan meranti menargetkan sebesar Rp. 93 Milyar lebih, terjadi pe
Ini Program HM Wardan-Syamsudin Uti untuk Inhil
6 tahun laluBupati Indragiri Hilir (Inhil), M Wardan didampingi Wakil Bupati, Syamsudin Uti menyampaikan program 100 hari kerjanya pada Rapat Paripurna Istimewa di aula gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Jalan HR Soebrantas Tembilahan, Senin (26/11/2018).
Disinyalir Penyaluran Dana Hibah dan Bansos Rawan Penyimpangan, Benarkah?
8 tahun laluBadan Peserta Hukum Untuk Negara dan Masyarakat, melalui Ketua Departemen Pers Reclasseering Indonesia Provinsi Riau Dwi Purwanto mengatakan, dana hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) dalam APBD di Kabupaten Siak diduga rawan korupsi dan penyimpangan.
Suap Di Jambi, Semua Fraksi DPRD Dapat Jatah
7 tahun laluKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan bahwa dalam kasus suap yang terjadi di Jambi, semua fraksi di DPRD mendapat jatah "uang ketok palu" dari pihak pejabat eksekutif. Ini dilakukan agar pihak DPRD menyetujui RAPBD Provinsi Jambi tahun
Kasus Toro, Dosen Fakultas Hukum UIR: Ada Unsur Penyeludupan Hukum
6 tahun laluPEKANBARU(POROSRIAU.COM)-Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR) Dr Nurul Huda SH MH, melihat ada kejanggalan dalam penegakan hukum, mengenai sengketa pemberitaan yang mengant
KPK Diminta Segerakan Proses Laporan Kasus Dugaan Korupsi Walikota Dumai
Sejumlah kasus dugaan korupsi menjerat Walikota Dumai, Paisal SKM. Dari tuduhan persekongkolan hingga penyalahgunaan kewenangan diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga milyaran. Tergerusnya kepercayaan publik terhadap kemimpinan Paisal ta
Dulu Sate Minang Saiyo Dagang Berkeliling, Kini Punya Kios Berkat Menjadi Mitra Apical
DUMAI, 27 Desember – Perwakilan manajemen Apical mengunjungi salah satu mitra UMKM binaan Apical yang berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau yakni Sat
Pembayaran Lahan TPR Dishub Diduga ‘Pakdul’ Dana Pembangunan DIC
Dugaan persekongkolan menggarong uang negara pada pengadaan lahan TPR Dinas Perhubungan Kota Dumai bikin geleng-geleng kepala. Tak hanya pada pola merekayasa pengadaannya, uang yang digunakan untuk pembayaran lahan juga diduga memakai dana Pembangunan DIC
Kasus Penyerangan Posko Fatonah Berlanjut, Dwi CS Dipanggil Polisi
DUMAI,POROSRIAU.COM- Dwi CS, sebagai pihak terlapor penyerangan dan masuk tanpa izin ke dalam posko pemenangan Ferdi-Parto (Fatonah), sudah dua kali dipanggil oleh pihak kepolisian. Sementara dipih
Walikota Dumai Paisal dan Ery Makmur Dilaporkan ke KPK
Indikasi rekayasa pengadaan dan pembelian lahan TPR Dishub kota Dumai begitu terasa. Dugaan kolusipun menyeruak ke permukaan. Indikasi pemufakatan jahat pada pengadaan lahan ini kemudian diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menjaga Lingkungan Kerja Tetap Sehat dan Bersih, Apical Dumai Laksanakan Program Jumat Ceria
DUMAI, 13 Desember 2024 - Apical Dumai pada hari ini melanjutkan program Jumat Ceria untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kerja. Para karyawan melakukan kegiatan bersih-bersih dengan s
MKA Desak Kapolres Dumai Tutup Pasar Malam di Halaman LAM
DUMAI, POROSRIAU.COM - Pertemuan sejumlah tokoh adat menyikapi konflik internal Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, mendesak dan menyurati aparat penegak hukum agar menghentikan kegiatan pasar mal
Lakukan Penyerangan dan Persekusi, Massa Minta Dwi Wahyudi CS Diproses Secara Hukum
DUMAI, POROSRIAU.COM - Massa dari relawan Fatonah yang hadir di Mapolres Dumai menuntut agar Dwi Wahyudi dan kawan kawan diproses secara hukum, sesuai laporan yang dibuat relawan fatonah beberapa