DUMAI, POROSRIAU.COM - Aktivitas pertambangan tanah urug galian C yang beroperasi di kota Dumai, disinyalir belum mengantongi izin usaha tambang, namun kegiatan usaha tanah urug tetap berjalan aman tanpa tersentuh aparat penegak hukum.

Akibatnya, potensi pendapatan daerah dari sektor tambang tiap tahunnya bocor ke kantong oknum tertentu hingga mencapai angka miliaran rupiah.

Dari data yang dihimpun media dari beberapa sumber menunjukan, 17 badan usaha Mineral Batuan dan Bukan Logam ( MBBL) terdaftar sebagai penambang tanah urug jenis Galian C di kantor Badan Pendapatan Daerah.

Sayangnya potensi pendapatan dari sektor tambang belum tergarap maksimal, karena petugas tax kolektor di Badan Pendapatan Daerah kesulitan melakukan penagihan. Karena banyak usaha tambang tidak melaporkan kegiatan usahanya.

Selain itu, petugas lapangan mengaku kewalahan menghadapi orang kuat berseragam yang berdiri dibelakang usaha tambang.

"Potensi PAD dari sektor tambang merupakan terbesar nomor 2 setelah PBB, namun sayang kami tersandung aturan dan kelompok berseragam yang memback-up-nya," ungkap petugas tax kolektor yang enggan disebut namanya.

Said Makmur, Ketua Forum Komunikasi Anak Dumai merasa gerah melihat tingkah para pengusaha tambang tanah urug galian C yang bebas beroperasi dan menghiraukan kewajiban untuk kepentingan daerah.

"Banyak usaha tambang Galian C di back up oleh oknum berseragam. Sehingga mengabaikan kewajiban untuk daerah. Kita minta Aparat penegak hukum jangan tutup mata dalam persoalan ini," ungkap Said Makmur, Senin (26/01) melalui jaringan selularnya.

Salah satunya menurut Said Makmur, CV Putra Juang Abadi, dikabar kan tidak pernah menunaikan pajak tambangnya selama beroperasi padahal badan usaha tanah urug nya terdaftar di Bapenda.

"CV Putra Juang Abadi, terdaftar sebagai usaha Mineral Batuan dan Bukan Logam, namun selama beroperasi diduga tidak pernah melaporkan kagiatan dan mengelak menunaikan kewajibannya kepada daerah," pungkas Said. ( 54f)