Jumat, 24 Maret 2017 13:54:00
Dugaan Pungli PRONA
Komisi II DPRD Solsel Meradang, Raymond: Kejar Cepat, Itu Merugikan Masyarakat
Oleh: Redaksi
Jumat, 24 Maret 2017 13:54:00
SOLSEL(POROSRIAU.COM)--Menanggapi kabar tentang adanya pungutan yang dilakukan oleh beberapa Wali Nagari pada pengurusan sertifikat tanah melalaui program Prona, membuat legislator di Komisi II DPRD Solok Selatan (Solsel) meradang dan angkat bicara.
" Saya sangat tidak setuju, itu kan program nasional yang ditujukan kepada masyarakat tidak mampu, dan semuanya sudah di anggarkan dalam APBN, " kata Ketua Komisi II DPRD Solok Selatan, Raymond kepada Porosriau.com melalui telepon selulernya, Jumat (24/3)
Sebagaimana diketahui, Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) ini sudah dianggarkan dalam APBN. Dimana dalam hal ini pemerintah mengajukan kepada masyarakat yang kurang mampu untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah tanpa dipungut biaya (gratis, red).
" Kalau gratis, ya di gratiskan, kalau hanya sebatas Rp. 50 ribu, itu hal-hal yang wajar saja, kita anggaplah sebagai administrasi pengurusan. Tapi kalau wali nagari melakukan pungutan lebih, itu sudah bisa termasuk unsur Pungli," kesalnya.
Lebih lanjut, Raymond meminta kepada Tim Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) agar segera bertindak cepat mengenai hal ini.
" Kejar cepat, itu jelas melanggar aturan dan merugikan masyarakat," terangnya.
Sebelumnya diberitakan, dimana beberapa wali nagari di Solsel diduga melakukan pungutan kepada masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah melalui program Prona. (Red)
Editor: Chaviz
Komisi D DPRD Provinsi Riau Kunjungan Kerja ke Negeri Serambi Mekkah
9 tahun laluKomisi D DPRD Provinsi Riau, jumat yang lalu, (20/5) melakukan kunjungan ke negeri serambi mekah, Nangroe Aceh Darussalam yang disambut baik oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan di ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh.
Pemko Nunggak PJU Hingga 19,8 Miliar, DPRD Pertanyakan Uang Pajak PJU Dari Masyarakat
8 tahun laluPEKANBARU(POROSRIAU.COM)-- PLN mulai memadamkan lampu penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas jalanan kota Pekanbaru malam tadi. Tidak menutup kemungkinan beberapa hari kedepan seluruh lampu PJU dipadamkan karena tidak ada itikad baik Pemko Pekanbaru
Pemadaman Terus Terjadi, PLN Dianggap Tak Mampu
8 tahun laluUngkapan kekesalan yang mendalam dan hanya bisa berkata, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amril SH minta PLN Ara Kiri (Bunuh diri) saja. Pasalnya persoalan listrik seperti pemadaman masih saja dilakukan PLN sampai hari ini yang diketahui sudah te
Komisi 3 DPRD Kota Dumai Jangan Hanya Diam
9 tahun laluKendati proyek lanjutan over lay jalan Bintan senilai Rp.2,3 M dihentikan pekerjaannya untuk perbaikan bes akibat tidak sesuai bestek. Hendra,warga sekitar meminta kasus ini menjadi skala prioritas penegak hukum untuk dipantau bahkan mengusutnya.
Komisi III Minta Aparat Tindaklanjuti Peredaran Vaksin Palsu
8 tahun laluPEKANBARU(POROSRIAU.com) - Menindaklanjuti hasil temuan Polresta Pekanbaru dan BPPOM yang menangkap dua pelaku penyebar vaksin palsu tentu meresahkan warga Pekanbaru saat ini dan membuat DPRD Pekanbaru minta persoalan vaksin palsu ini segera ditangani dan
KPK Diminta Segerakan Proses Laporan Kasus Dugaan Korupsi Walikota Dumai
Sejumlah kasus dugaan korupsi menjerat Walikota Dumai, Paisal SKM. Dari tuduhan persekongkolan hingga penyalahgunaan kewenangan diduga telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga milyaran. Tergerusnya kepercayaan publik terhadap kemimpinan Paisal ta
Dulu Sate Minang Saiyo Dagang Berkeliling, Kini Punya Kios Berkat Menjadi Mitra Apical
DUMAI, 27 Desember – Perwakilan manajemen Apical mengunjungi salah satu mitra UMKM binaan Apical yang berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau yakni Sat
Pembayaran Lahan TPR Dishub Diduga ‘Pakdul’ Dana Pembangunan DIC
Dugaan persekongkolan menggarong uang negara pada pengadaan lahan TPR Dinas Perhubungan Kota Dumai bikin geleng-geleng kepala. Tak hanya pada pola merekayasa pengadaannya, uang yang digunakan untuk pembayaran lahan juga diduga memakai dana Pembangunan DIC
Kasus Penyerangan Posko Fatonah Berlanjut, Dwi CS Dipanggil Polisi
DUMAI,POROSRIAU.COM- Dwi CS, sebagai pihak terlapor penyerangan dan masuk tanpa izin ke dalam posko pemenangan Ferdi-Parto (Fatonah), sudah dua kali dipanggil oleh pihak kepolisian. Sementara dipih
Walikota Dumai Paisal dan Ery Makmur Dilaporkan ke KPK
Indikasi rekayasa pengadaan dan pembelian lahan TPR Dishub kota Dumai begitu terasa. Dugaan kolusipun menyeruak ke permukaan. Indikasi pemufakatan jahat pada pengadaan lahan ini kemudian diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Menjaga Lingkungan Kerja Tetap Sehat dan Bersih, Apical Dumai Laksanakan Program Jumat Ceria
DUMAI, 13 Desember 2024 - Apical Dumai pada hari ini melanjutkan program Jumat Ceria untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan kerja. Para karyawan melakukan kegiatan bersih-bersih dengan s
MKA Desak Kapolres Dumai Tutup Pasar Malam di Halaman LAM
DUMAI, POROSRIAU.COM - Pertemuan sejumlah tokoh adat menyikapi konflik internal Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, mendesak dan menyurati aparat penegak hukum agar menghentikan kegiatan pasar mal
Lakukan Penyerangan dan Persekusi, Massa Minta Dwi Wahyudi CS Diproses Secara Hukum
DUMAI, POROSRIAU.COM - Massa dari relawan Fatonah yang hadir di Mapolres Dumai menuntut agar Dwi Wahyudi dan kawan kawan diproses secara hukum, sesuai laporan yang dibuat relawan fatonah beberapa